Pemkab Boltim Tanggapi Sorotan Alamri Matiala Soal Rumah Dinas Bupati

IndoFaktual.com, Boltim – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) memberikan tanggapan resmi terhadap sorotan anggota DPRD dari Fraksi NasDem, Alamri Matiala, mengenai penggunaan rumah dinas bupati. Dalam forum paripurna, pihak eksekutif mengonfirmasi komitmen untuk menggunakan rumah dinas namun mengungkapkan kendala teknis terkait kelayakan hunian yang memerlukan penyelesaian serius.

Pemerintah daerah menyambut positif permintaan Alamri Matiala yang mendorong Bupati dan Wakil Bupati untuk segera menempati rumah dinas yang tersedia. Tanggapan tersebut menunjukkan kesediaan eksekutif untuk mengakomodasi masukan legislatif demi efisiensi penggunaan anggaran.

“Pak Alamri Matiala tadi menyampaikan sudah benar, saya sangat apresiasi. Bahwa rumah dinas bupati harus segera digunakan,” ungkap Wakil Bupati (Wabup) Argo Vincensius Sumaiku dalam forum paripurna.

Pernyataan tersebut mencerminkan sikap terbuka pemerintah terhadap fungsi pengawasan DPRD. Bukan sekadar respons formal, melainkan pengakuan bahwa masukan anggota legislatif memiliki basis pertimbangan yang konstruktif untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah.

Namun demikian, pemerintah menguraikan kompleksitas teknis yang dihadapi. Data yang dihimpun dari Dinas Pekerjaan Umum menunjukkan bahwa rumah dinas eksisting memang memerlukan berbagai penyelesaian sebelum dapat difungsikan secara optimal. Kondisi fisik bangunan saat ini belum sepenuhnya memenuhi standar hunian untuk kepala daerah.

Pemerintah mengungkapkan besaran anggaran yang saat ini dialokasikan untuk sewa tempat tinggal bupati. Dalam satu tahun, pos belanja sewa mencapai Rp120 juta. Jumlah tersebut belum termasuk biaya perawatan dan pengeluaran operasional lainnya yang menyertainya.

“Kami sangat sependapat dan sangat setuju. Tahun ini anggaran untuk belanja sewa perlu kami sampaikan Rp120 juta dalam satu tahun, tetapi ada perawatan-perawatan dan lain sebagainya,” jelas Wabup Argo.

Angka Rp120 juta per tahun memang lebih rendah dari estimasi Rp400 juta yang disampaikan Alamri Matiala. Namun tetap saja merupakan alokasi signifikan yang dapat dioptimalkan jika rumah dinas dapat segera difungsikan. Selisih angka tersebut menunjukkan adanya variasi tipe hunian atau lokasi yang dipilih.

Yang menjadi fokus utama adalah kebutuhan anggaran tambahan untuk menyelesaikan rumah dinas. Berdasarkan kajian teknis Dinas PU, penyelesaian rumah dinas membutuhkan alokasi dana yang cukup besar. Berbagai komponen infrastruktur masih perlu ditambahkan atau diperbaiki.

Kondisi rumah dinas yang belum siap huni ini menjadi penjelasan teknis atas mengapa bupati masih menggunakan opsi sewa. Bukan semata-mata preferensi pribadi, melainkan pertimbangan objektif terkapat kelayakan bangunan sebagai tempat tinggal kepala daerah dan keluarga.

Menyikapi situasi ini, pemerintah mengajukan proposal konkret (Mengajak secara langsung) kepada DPRD. Mereka mengusulkan kunjungan lapangan bersama untuk mengevaluasi kondisi rumah dinas secara langsung. Transparansi ini dimaksudkan untuk membangun kesamaan persepsi antara eksekutif dan legislatif.

“Nanti kalau bisa, Pak Ketua dan teman-teman DPR, kalau bisa besok kita sama-sama mengunjungi dan melihat langsung keberadaan rumah dinas, apakah sudah layak untuk ditempati atau tidak,” ajak Argo.

Undangan tersebut menunjukkan keberanian pemerintah untuk menguji klaimnya. Jika memang kondisi rumah dinas memerlukan penyelesaian signifikan, kunjungan bersama akan memvalidasi pernyataan tersebut.

Sebaliknya, jika kondisi sudah memadai, maka pemerintah dapat segera memindahkan hunian.
Dinas teknis telah menginformasikan adanya kebutuhan pembenahan dan penambahan fasilitas. Detail spesifik mengenai pekerjaan yang diperlukan akan diidentifikasi dalam kunjungan tersebut. Hal ini penting untuk menghitung dengan akurat besaran anggaran yang benar-benar dibutuhkan.

Namun pemerintah tidak berhenti pada sekadar mengungkapkan kendala. Mereka secara proaktif mengajukan solusi dengan melibatkan dukungan tingkat provinsi. Ada janji konkret dari Gubernur Sulawesi Utara terkait alokasi anggaran tambahan untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pemerintah memohon support DPRD untuk mengalokasikan tambahan anggaran tersebut, jika benar-benar cair, untuk penyelesaian rumah dinas. Prioritas ini dianggap lebih strategis dibanding penggunaan untuk keperluan operasional lainnya.

“Kami mohon support, agar apabila ada tambahan anggaran seperti yang dijanjikan Pak Gubernur, bahwa akan diberikan anggaran oleh Pak Gubernur, maka mungkin sebaiknya anggarannya ini kita alokasikan untuk melengkapi kebutuhan di rumah dinas bupati, baik juga rumah dinas wakil bupati,” ungkap Wabup lagi.

Rujukan terhadap janji gubernur membuka dimensi baru dalam pembahasan ini. Dukungan provinsi dapat menjadi katalisator penyelesaian infrastruktur penting di daerah. Namun pemerintah daerah perlu memastikan komitmen tersebut terealisasi dalam bentuk dana yang konkret.

Pengusulan untuk melibatkan rumah dinas wakil bupati menunjukkan pemikiran komprehensif. Efisiensi anggaran seharusnya diterapkan secara merata untuk seluruh jajaran kepemimpinan. Jika rumah dinas untuk bupati diselesaikan, maka wakil bupati juga berhak atas fasilitas serupa.

Ungkapan “membawa oleh-oleh rumah dinas kepada bupati maupun wakil bupati” mencerminkan harapan bahwa dukungan provinsi akan berwujud infrastruktur nyata. Metafora tersebut menggambarkan ekspektasi masyarakat dan pemerintah daerah terhadap kepemimpinan provinsi.

Namun demikian, muncul pertanyaan kritis terkait penjelasan pemerintah. Mengapa rumah dinas yang seharusnya menjadi aset daerah belum selesai dikerjakan? Apakah ada kendala anggaran historis, masalah kontraktor, atau hambatan teknis lainnya? Transparansi mengenai akar masalah diperlukan.

Sinergi antara DPRD dan Pemkab dalam menangani isu rumah dinas dapat menjadi model penanganan masalah infrastruktur lainnya. Pendekatan kolaboratif berbasis data dan kunjungan lapangan lebih produktif dibanding konfrontasi politis yang tidak substantif.

Penulis : Redaksi