Soroti Anggaran Sewa, Alamri Matiala Minta Bupati Boltim Gunakan Rumah Dinas Eksisting
IndoFaktual.com, Boltim – Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) perwakilan Fraksi NasDem, Alamri Matiala, mengajukan permintaan konstruktif kepada pemerintah daerah terkait penggunaan rumah jabatan bupati. Dalam forum resmi, politisi ini mendorong Bupati dan Wakil Bupati untuk menggunakan fasilitas rumah dinas yang sudah tersedia guna mendukung program efisiensi anggaran daerah.
Sebagai lembaga pengawasan, DPRD Boltim menegaskan komitmennya untuk terus mempertanyakan kebijakan pemerintah meskipun dalam kondisi krisis anggaran. Alamri Matiala menyampaikan bahwa fungsi pengawasan harus tetap berjalan sebagai bentuk kontrol terhadap pengelolaan keuangan negara.
“Kami sebagai anggota DPRD yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintahan, akan terus mempertanyakan berbagai kebijakan meski dalam kondisi krisis anggaran. Kami perlu memastikan bagaimana cara terbaik untuk menanggulangi kondisi ini,” ungkap Alamri Matiala.
Fokus utama permintaan Alamri Matiala tertuju pada kondisi rumah jabatan bupati. Ia mengingatkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki rumah dinas yang memadai dan siap digunakan. Fasilitas tersebut telah memenuhi standar sebagai tempat tinggal kepala daerah beserta keluarganya.
Menurutnya, ketersediaan rumah dinas yang layak pakai seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Mengapa Bupati masih menyewa tempat tinggal terpisah padahal fasilitas resmi sudah ada dan dapat difungsikan?
“Rumah jabatan bupati ini kan sudah jelas, sudah boleh ditinggali. Kenapa bupati masih menyewa lagi dalam kondisi krisis anggaran seperti sekarang? Sebelumnya kita sudah berupaya menyelesaikan persoalan terkait kebutuhan rumah dinas, karena sudah tersedia rumah dinas baru yang memang sudah boleh dipakai,” jelas Alamri Matiala.
Permintaan ini muncul di tengah gencarnya program efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah pusat dan diikuti daerah. Setiap pengeluaran APBD kini dipertimbangkan secara matang demi mengalokasikan sumber daya terbatas pada sektor yang lebih prioritas.
Alamri Matiala menegaskan bahwa maksud dari permintaannya bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memberikan masukan positif bagi perbaikan tata kelola keuangan daerah. Dalam suasana krisis anggaran, setiap rupiah yang dapat dihemat memiliki nilai strategis.
“Kami hanya ingin mempertanyakan, karena sekarang kita sedang menghadapi efisiensi anggaran. Kalau boleh, tolong Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati gunakan saja yang sudah ada, supaya kita tidak perlu menyewa rumah dinas lagi. Karena kalau menyewa rumah dinas, berapa biayanya per bulan, per tahun berapa?” ungkapnya dengan nada persuasif.
Anggota DPRD ini melakukan kalkulasi kasar terhadap potensi penghematan. Jika diasumsikan biaya sewa rumah dinas mencapai Rp30 juta per bulan, maka dalam setahun pemerintah daerah mengeluarkan sekitar Rp350 hingga Rp400 juta hanya untuk keperluan tersebut.
Jumlah tersebut menurut Alamri Matiala lebih baik dialokasikan untuk sektor lain yang lebih mendesak. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, atau bantuan sosial merupakan beberapa area yang dapat diperkuat dengan dana hasil efisiensi.
“Kalau misalnya biayanya Rp30 juta per bulan, Rp350 juta, sekitar Rp400 juta per tahun, masih lebih baik kita gunakan anggaran tersebut untuk prioritas lain. Jadi, kalau boleh, rumah dinas yang ada tolong dipakai,” tegasnya.
Alamri Matiala melalui permintaannya mengajak seluruh komponen pemerintahan untuk bersama-sama menggotong royong menghadapi kondisi ekonomi yang menantang. Efisiensi bukan sekadar slogan, melainkan tindakan konkret yang harus dimulai dari level kepemimpinan tertinggi.
Respons pemerintah daerah terhadap permintaan ini akan menjadi indikator komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Jika Bupati bersedia mengakomodasi masukan tersebut, maka akan tercipta preseden baik bagi kebijakan efisiensi di tingkat bawah.
Potensi penghematan Rp400 juta per tahun bukan angka yang kecil dalam konteks APBD kabupaten. Jumlah tersebut dapat mendanai berbagai program kerakyatan. Beasiswa untuk ratusan siswa, bantuan kesehatan untuk warga kurang mampu, atau perbaikan jalan desa merupakan beberapa alternatif penggunaan dana yang lebih produktif.
Penulis : Redaksi
