Pusaran Kasus Perumda Tuah Sepakat, Menguji Batas Etika dan Kuasa Domestik
Opini oleh:Bonar Surya Winata. S.sos
Mantan Ketua DPC KWRI Tanah Datar 2 Periode
Pemanggilan Lise Febrina (Istri Bupati Tanah Datar) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perumda Tuah Sepakat telah memicu perhatian luas di tengah masyarakat Tanah Datar.
Berikut adalah opini dan analisis komprehensif mengenai kasus ini berdasarkan perspektif publik, etika kepemimpinan, dan koridor hukum positif di Indonesia.
1. Persepsi Masyarakat: Sorotan Tajam Terhadap Nepotisme dan Akuntabilitas
Di mata publik, terseretnya anggota keluarga inti kepala daerah dalam pusaran kasus korupsi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) hampir selalu melahirkan sentimen negatif. Beberapa persepsi yang berkembang di tengah masyarakat meliputi:
Skeptisisme Politik: Masyarakat cenderung mengaitkan hubungan personal antara istri bupati dan direksi BUMD sebagai bentuk intervensi informal. Istilah “kekuasaan di balik layar” sering muncul ketika figur non-pejabat publik memiliki pengaruh besar dalam operasional lembaga daerah.
Tuntutan Transparansi: Warga Tanah Datar menuntut Kejaksaan Negeri Tanah datar untuk bertindak objektif tanpa pandang bulu. Kasus ini dianggap sebagai ujian bagi integritas penegakan hukum di tingkat lokal.
Kekecewaan Publik: Sebagai Ketua TP PKK dan Dekranasda, istri bupati memegang peran sosial yang dihormati. Keterlibatannya, bahkan hanya sebagai saksi, menurunkan kepercayaan moral masyarakat terhadap program-program pembinaan yang dipimpinnya.
2. Etika dan Kebijakan: Apakah Bijak Istri Bupati Masuk Pusaran Ini?
Secara etika pemerintahan, keterlibatan istri Bupati dalam urusan finansial atau operasional Perumda sangat tidak bijaksana dan tidak patut.
Konflik Kepentingan yang Nyata: Mengingat Bupati adalah Kuasa Pemilik Modal (KPM) di Perumda Tuah Sepakat, segala bentuk interaksi finansial pribadi antara istri bupati dan direksi—seperti pengakuan pemberian pinjaman pribadi senilai Rp20 juta tanpa sepengetahuan suami—menciptakan benturan kepentingan yang fatal.
Merusak Garis Batas Profesionalisme: Institusi BUMD dibiayai oleh uang negara dan harus dikelola secara profesional sesuai tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Campur tangan personal atau transaksi di luar mekanisme resmi merusak sistem kontrol internal lembaga tersebut.
Beban Politik Kepala Daerah: Langkah yang tidak hati-hati ini langsung berimplikasi pada kredibilitas politik sang Bupati, memicu asumsi bahwa pengawasan internal keluarga pun gagal dilakukan.
3. Pandangan Hukum: Saksi Bukan Berarti Bersalah, Namun Menentukan
Hukum di Indonesia memandang kehadiran seorang saksi dalam kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) melalui kacamata objektif:
Kewajiban Hukum Positif: Berdasarkan KUHAP siapa pun yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri keterkaitannya dengan suatu tindak pidana wajib memberikan keterangan demi terangnya perkara. Pemanggilan oleh penyidik Kejari adalah prosedur standar untuk mendalami aliran dana dan mekanisme pengawasan.
Asas Praduga Tak Bersalah: Status sebagai saksi menempatkan posisi beliau sebagai pihak yang membantu penegak hukum mengurai fakta. Hukum tidak melarang seseorang memberikan pinjaman pribadi, kecuali jika uang tersebut terbukti bersumber dari atau ditujukan untuk menyamarkan hasil korupsi (Tindak Pidana Pencucian Uang/TPPU).
Potensi Kenaikan Status: Jika dalam pengembangan penyidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa saksi tersebut ikut serta, menikmati, atau menyembunyikan aliran dana korupsi (melanggar Pasal 2, Pasal 3, atau Pasal 5 UU Tipikor), maka status saksi dapat dinaikkan menjadi tersangka.
Kesimpulan dan Opini Akhir
Kasus Perumda Tuah Sepakat ini harus menjadi catatan merah sekaligus alarm keras bagi tata kelola pemerintahan di daerah. Praktik tata kelola BUMD yang sehat tidak akan pernah tercapai jika relasi kekuasaan domestik (keluarga) dibiarkan berkelindan dengan pengelolaan aset publik.
Masyarakat berhak mengawal kasus ini agar berjalan transparan. Kepatuhan istri bupati menghadiri persidangan dan pemeriksaan patut dihargai, namun pengakuan adanya transaksi informal di balik layar mengonfirmasi bahwa reformasi birokrasi dan pemisahan urusan privat-publik di lingkungan Pemkab Tanah Datar masih menyisakan pekerjaan rumah yang sangat besar.(*)
