AdvertorialBoltimPemerintahanTopik Terkini

BPK Periksa Pengelolaan Aset Boltim, Argo Sumaiku Soroti Manfaatnya bagi Warga

Boltim – Pemeriksaan aset milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) membuka pertanyaan penting, sejauh mana kekayaan daerah telah dikelola secara tertib dan memberi manfaat bagi masyarakat?

Di tengah pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pemerintah daerah mengakui masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan dalam menata aset yang digunakan untuk mendukung pelayanan publik.

Persoalan tersebut mengemuka saat Wakil Bupati Boltim, Argo V. Sumaiku, menghadiri pertemuan awal atau entry meeting Pemeriksaan Terinci Kinerja atas Efektivitas Manajemen Aset Tahun 2025 hingga Semester I 2026, Rabu (21/10/2026).

Argo hadir mewakili Bupati Oskar Manoppo dalam kegiatan di ruang rapat Wakil Bupati.

Pertemuan bersama tim BPK itu menandai tahapan pemeriksaan terhadap efektivitas pengelolaan aset pemerintah daerah.

Fokusnya bukan semata kelengkapan catatan administrasi, melainkan juga bagaimana aset dijaga, dimanfaatkan, dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.

Argo tidak menutupi kebutuhan pembenahan di lingkungan Pemkab Boltim.

Di hadapan tim pemeriksa dan jajaran perangkat daerah, ia menyampaikan harapan agar pemeriksaan menjadi kesempatan memperbaiki tata kelola yang masih memerlukan perhatian.

“Kami memohon dukungan dan arahan dalam proses pemeriksaan ini, karena masih banyak hal yang perlu kita perbaiki ke depan, khususnya dalam hal penataan dan pengelolaan aset daerah,” ujarnya.

Foto pendukung berita BPK Periksa Pengelolaan Aset Boltim, Argo Sumaiku Soroti Manfaatnya bagi Warga

Aset Tak Cukup Hanya Tercatat

Pernyataan tersebut memberi penekanan pada dua hal yang saling berkaitan.

Pemerintah perlu mengetahui dan mencatat kekayaan yang dimilikinya secara tertib, sekaligus memastikan keberadaannya benar-benar menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan.

Aset daerah dapat berupa tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan berbagai barang milik pemerintah lainnya.

Setiap jenis mempunyai fungsi berbeda, tetapi semuanya membutuhkan pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketika pencatatan dan pemanfaatan tidak berjalan selaras, pemerintah berisiko menghadapi kendala dalam menentukan kebutuhan maupun penggunaan aset.

Dalam praktik tata kelola, mengetahui jumlah barang saja belum cukup untuk memastikan semuanya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Informasi mengenai lokasi, kondisi, pengguna, dan kebutuhan pemeliharaan membantu pemerintah menentukan langkah yang tepat.

Pencatatan karena itu harus terhubung dengan pemanfaatan, meskipun rapat tersebut belum memaparkan kondisi setiap aset secara terperinci.

Bagi masyarakat, manfaat pengelolaan tersebut pada akhirnya terlihat dari kelancaran layanan pemerintah.

Fasilitas dan peralatan yang tersedia semestinya mendukung pekerjaan perangkat daerah, bukan sekadar tercantum dalam daftar inventaris.

Argo mengingatkan bahwa tanggung jawab itu melekat pada setiap pihak yang mengelola kekayaan pemerintah. Ia meminta agar penertiban administrasi berjalan bersamaan dengan peningkatan pemanfaatan aset.

“Kita harus memahami bahwa aset ini merupakan kekayaan pemerintah yang wajib kita jaga. Karena itu, mari kita tertib dalam pencatatan, mengoptimalkan pemanfaatannya, serta mempertanggungjawabkannya dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Pesan tersebut juga menunjukkan mengapa pembenahan tidak bisa hanya dibebankan kepada satu bagian pengelola keuangan.

Aset tersebar dalam berbagai kegiatan pemerintahan sehingga peran masing-masing organisasi perangkat daerah menjadi penting.

Foto pendukung berita BPK Periksa Pengelolaan Aset Boltim, Argo Sumaiku Soroti Manfaatnya bagi Warga

Dokumen OPD Jadi Bagian Penting Pemeriksaan

Dalam pertemuan itu, Argo secara khusus mengarahkan para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk bekerja sama dengan tim pemeriksa.

Setiap instansi diminta menyiapkan informasi serta dokumen pengelolaan aset yang diperlukan selama proses berlangsung.

“Saya meminta kepada seluruh OPD agar memberikan perhatian khusus terhadap pemeriksaan ini. Pastikan seluruh data dan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan aset disiapkan dan dipenuhi sesuai kebutuhan, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik,” tegasnya.

Rentang pemeriksaan, yakni tahun 2025 hingga enam bulan pertama 2026, membuat kesinambungan informasi antarperiode juga relevan diperhatikan.

Riwayat perolehan, penggunaan, dan perubahan kondisi aset perlu dapat ditelusuri agar penilaian tidak bergantung pada potret satu waktu saja.

Namun, aspek yang diperiksa secara terperinci tetap menjadi kewenangan tim BPK sesuai prosedur dan lingkup penugasannya.

Kesiapan dokumen penting karena pemeriksaan memerlukan informasi yang bisa ditelusuri dan diuji.

Namun, kelengkapan berkas bukan tujuan akhir.

Pemeriksaan kinerja juga menempatkan efektivitas pengelolaan sebagai pokok penilaian, sesuai ruang lingkup yang telah ditetapkan BPK.

Sampai tahap pertemuan awal ini, belum ada hasil pemeriksaan atau rincian temuan yang diumumkan dalam informasi kegiatan tersebut.

Karena itu, pengakuan adanya kebutuhan perbaikan tidak dapat langsung diartikan sebagai kesimpulan bahwa BPK telah menemukan pelanggaran tertentu.

Pemkab Boltim menyatakan akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai aturan yang berlaku.

Komitmen itu diharapkan menjadi dasar untuk memperbaiki kelemahan yang nantinya teridentifikasi sekaligus memperkuat kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.

Pertemuan tersebut turut dihadiri tim BPK yang dipimpin Linda A. Prasetyawati, para asisten, serta kepala OPD di lingkungan Pemkab Boltim.

Pada akhirnya, ukuran pembenahan bukan hanya tersusunnya laporan yang lengkap.

Pengelolaan aset yang lebih baik harus tercermin pada kekayaan daerah yang terjaga, dapat dipertanggungjawabkan, dan digunakan seoptimal mungkin untuk kepentingan pembangunan serta pelayanan masyarakat Boltim.

Referensi Terkait
Pengelolaan pertambangan di Sulut wajib miliki koperasi

Contoh peristiwa/kegiatan sejenis; bukan bukti kejadian dalam artikel.

BERITA TERKAIT

Back to top button