Aliansi Mahasiswa Pandeglang Selatan menyampaikan keprihatinan sekaligus kecaman terhadap maraknya praktik parkir liar di wilayah Kabupaten Pandeglang yang hingga saat ini masih menjadi persoalan serius. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tata kelola dan pengawasan perparkiran masih membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang, khususnya Dinas Perhubungan.
Persoalan parkir bukan sekadar persoalan ketertiban lalu lintas, melainkan juga menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang layak, aman, dan nyaman. Maraknya praktik parkir liar tanpa didukung fasilitas yang memadai berpotensi menimbulkan kesemrawutan lalu lintas, ketidaknyamanan pengguna jalan, serta membuka ruang terjadinya pungutan parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Kami menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Pandeglang, khususnya Dinas Perhubungan, tidak boleh membiarkan persoalan ini terus berlarut-larut tanpa langkah konkret. Pemerintah harus hadir memberikan solusi, bukan sekadar melakukan pembiaran terhadap persoalan yang setiap hari dirasakan masyarakat.
Atas dasar tersebut, Aliansi Mahasiswa Pandeglang Selatan akan menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk kontrol sosial dan tanggung jawab moral mahasiswa terhadap persoalan pelayanan publik di Kabupaten Pandeglang.
Dalam aksi tersebut, kami menyampaikan tiga tuntutan utama:
*1. Mendesak Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang untuk segera menertibkan praktik parkir liar di seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang.*
*2. Mendesak Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang agar segera menyediakan dan membangun fasilitas parkir yang layak, aman, serta nyaman bagi masyarakat.*
*3. Mendesak dilakukannya evaluasi total terhadap seluruh pengelolaan lahan parkir di Kabupaten Pandeglang, termasuk sistem pengawasan, pengelolaan, dan pemungutan retribusi parkir.*
MULKI SAUMI sebagai (KORLAP I) menegaskan bahwa tuntutan ini bukan semata-mata kepentingan kelompok atau golongan tertentu, melainkan bentuk kepedulian terhadap kepentingan masyarakat luas. Jangan sampai masyarakat terus dibebani oleh persoalan parkir, sementara pemerintah daerah belum mampu menghadirkan tata kelola perparkiran yang tertib dan berpihak kepada kepentingan publik.
sementara itu RIDWAN AZIZI sebagai (KORLAP II) juga mengingatkan bahwa jabatan dan kewenangan yang dimiliki pemerintah merupakan amanah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap persoalan publik harus dijawab dengan kebijakan dan tindakan nyata, bukan hanya janji maupun pernyataan normatif.
Melalui aksi ini, kami berharap Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang segera memberikan respons terbuka, melakukan evaluasi menyeluruh, serta mengambil langkah konkret terhadap seluruh tuntutan yang disampaikan.
Demikian siaran pers ini kami sampaikan sebagai bentuk pernyataan sikap dan komitmen perjuangan mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik di Kabupaten Pandeglang.
*Hidup Mahasiswa!*
*Hidup Rakyat Indonesia!*
*Suara Rakyat Adalah Suara Tuhan!*
*ALIANSI MAHASISWA PANDEGLANG SELATAN*
Referensi Terkait
Contoh peristiwa/kegiatan sejenis; bukan bukti kejadian dalam artikel.



