Tenaga Ahli Bupati Boltim Luruskan Isu Keluarga, Hendra Damopolii: Jangan Bangun Informasi dari Asumsi
Boltim – Informasi yang beredar mengenai seseorang berinisial C dan disebut-sebut memiliki hubungan kekeluargaan dengan Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mendapat klarifikasi dari Tenaga Ahli Bupati Boltim Bidang Politik dan Pemerintahan, Hendra Damopolii. Ia menegaskan, informasi mengenai hubungan keluarga tersebut tidak benar dan meminta masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Klarifikasi itu disampaikan menyusul berkembangnya informasi di tengah masyarakat yang mengaitkan pihak berinisial C dengan keluarga Bupati Boltim. Hendra menilai pelurusan perlu dilakukan agar informasi yang beredar tidak berkembang menjadi persepsi keliru, terlebih jika membawa nama kepala daerah maupun keluarganya ke dalam suatu persoalan tanpa dasar yang jelas.
Menurut Hendra, setiap informasi yang menyangkut pejabat publik harus diletakkan secara proporsional. Penyebutan nama Bupati Boltim atau keluarganya, kata dia, seharusnya didukung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukan sekadar dugaan atau asumsi.
“Perlu kami luruskan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Bupati Bolaang Mongondow Timur sebagaimana informasi yang beredar,” ujar Hendra Damopolii.
Masyarakat Diminta Periksa Informasi Sebelum Menyebarkan
Hendra mengingatkan masyarakat agar lebih selektif ketika menerima informasi, terutama yang beredar melalui media sosial maupun komunikasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Menurutnya, informasi yang belum memperoleh verifikasi sebaiknya tidak langsung dianggap sebagai fakta, terlebih ketika berkaitan dengan nama pejabat pemerintahan.
Ia menekankan pentingnya membedakan antara informasi yang telah memiliki dasar dengan kabar yang masih berupa asumsi. Kehati-hatian dinilai diperlukan agar masyarakat tidak ikut memperluas informasi yang pada akhirnya dapat menimbulkan kesalahpahaman.
“Saya mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam menerima dan menyampaikan informasi. Jangan sembarangan membawa atau mengatasnamakan Bupati Boltim maupun keluarganya apabila tidak memiliki dasar dan fakta yang jelas,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi imbauan agar ruang informasi publik tetap diisi dengan keterangan yang terverifikasi. Dalam konteks isu yang melibatkan pejabat publik, kejelasan sumber dan fakta menjadi semakin penting karena informasi yang tidak tepat berpotensi memunculkan persepsi berbeda di tengah masyarakat.
Hendra Hormati Proses Hukum yang Sedang Berjalan
Selain meluruskan persoalan hubungan kekeluargaan, Hendra juga menyinggung perkara yang saat ini menjadi perhatian publik. Namun, ia tidak masuk pada substansi maupun penilaian terhadap perkara tersebut dan memilih menyerahkan seluruh proses kepada aparat penegak hukum.
Sikap tersebut, menurutnya, penting agar persoalan hukum tidak bercampur dengan narasi lain yang belum memiliki dasar. Setiap pihak yang berkaitan dengan suatu perkara tetap memiliki kedudukan yang harus dilihat berdasarkan proses dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kalau ada persoalan hukum, mari kita percayakan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan proses sesuai aturan. Jangan kemudian persoalan tersebut dikaitkan dengan Bupati atau keluarganya tanpa dasar yang jelas,” ungkapnya.
Hendra menegaskan penghormatan terhadap proses hukum harus menjadi pijakan bersama. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak menarik kesimpulan sendiri atau menghubungkan suatu perkara dengan pihak tertentu sebelum terdapat fakta maupun informasi resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Nama Bupati Jangan Dibawa untuk Kepentingan Tertentu
Dalam keterangannya, Hendra juga memberikan peringatan kepada pihak-pihak yang membawa atau menggunakan nama Bupati Boltim dalam menyampaikan suatu informasi. Ia meminta setiap pernyataan yang mengatasnamakan kepala daerah dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, nama pejabat publik tidak seharusnya digunakan untuk memperkuat suatu narasi apabila tidak memiliki kaitan yang jelas. Hal yang sama berlaku terhadap penyebutan keluarga Bupati dalam suatu persoalan yang tidak didukung bukti.
“Jangan sampai ada pihak yang membawa-bawa nama Bupati Boltim untuk kepentingan tertentu. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang benar, bukan informasi yang dibangun berdasarkan asumsi,” tandas Hendra Damopolii.
Klarifikasi tersebut menjadi penegasan posisi Tenaga Ahli Bupati Boltim mengenai informasi yang saat ini beredar. Hendra berharap masyarakat tetap mengedepankan verifikasi, tidak terburu-buru menyimpulkan suatu informasi serta menghindari penyebaran kabar yang sumber dan faktanya belum dapat dipastikan.
Informasi Pejabat Publik Perlu Akurasi dan Verifikasi
Di tengah cepatnya penyebaran informasi digital, klarifikasi dari pihak yang berkaitan langsung dengan isu menjadi penting untuk memberikan konteks yang lebih jelas kepada publik. Informasi mengenai hubungan keluarga, keterlibatan seseorang maupun perkara hukum memiliki tingkat sensitivitas tinggi sehingga membutuhkan kehati-hatian dalam penulisan maupun penyebarannya.
Dalam persoalan ini, Hendra secara khusus membantah adanya hubungan kekeluargaan antara pihak berinisial C dengan Bupati Bolaang Mongondow Timur. Sementara untuk perkara hukum yang menjadi perhatian masyarakat, ia memilih menghormati proses yang sedang berjalan dan menyerahkannya kepada aparat penegak hukum.
Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat memisahkan antara informasi yang sudah memperoleh klarifikasi dengan berbagai dugaan yang berkembang. Akurasi, verifikasi dan sumber yang jelas menjadi hal penting agar diskusi publik tidak bergeser menjadi tudingan yang tidak memiliki dasar.
Klarifikasi Tenaga Ahli Bupati Boltim tersebut juga mempertegas bahwa setiap informasi yang membawa nama pemerintah daerah, Bupati maupun keluarga kepala daerah sebaiknya diuji terlebih dahulu kebenarannya sebelum disebarluaskan. Langkah ini diperlukan untuk menjaga ruang informasi publik tetap sehat sekaligus menghindari munculnya kesimpangsiuran di tengah masyarakat. (F.A Mokodompis)
