
Boltim – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dengan penekanan pada efektivitas belanja dan kebutuhan pelayanan publik.
Bupati Oskar Manoppo mengingatkan bahwa meningkatnya kebutuhan pembangunan harus dihadapi dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas.
Penegasan tersebut disampaikan Oskar ketika menyampaikan nota keuangan RAPBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD Boltim, Selasa (17/11/2026). Ia hadir didampingi Wakil Bupati Argo V. Sumaiku, Sekretaris Daerah, para asisten bupati, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam pemaparannya, Oskar menjelaskan rancangan anggaran disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 dan pembahasan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) antara pemerintah kabupaten dan DPRD.
Dokumen tersebut menjadi dasar pembicaraan mengenai kemampuan pendanaan, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, dan pilihan program yang akan dijalankan pada tahun berikutnya.
Pendapatan Daerah Diproyeksikan Rp457,7 Miliar
Berdasarkan angka yang dibacakan dalam nota keuangan, pendapatan daerah 2027 direncanakan sekitar Rp457,70 miliar, meliputi pendapatan asli daerah, transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.
Dalam komposisi penerimaan, pendapatan transfer diproyeksikan sekitar Rp429,41 miliar, sedangkan pendapatan asli daerah berada di kisaran Rp19 miliar.
Perbedaan tersebut memperlihatkan besarnya peran transfer dalam rencana keuangan kabupaten. Pemerintah juga mencantumkan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai sumber penerimaan tambahan.
Pada bagian penjelasan defisit, Bupati menyebut rencana belanja sekitar Rp459,21 miliar. Dengan perbandingan tersebut, pemerintah memproyeksikan kekurangan anggaran sekitar Rp1,51 miliar yang direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Angka-angka itu masih merupakan bagian dari rancangan yang akan dibahas bersama DPRD, bukan nilai APBD yang telah ditetapkan.
Pemaparan Bupati turut mencakup sejumlah pos pengeluaran, mulai dari belanja pegawai, barang dan jasa, belanja modal hingga bantuan keuangan.
Susunan tersebut memperlihatkan kebutuhan membiayai pelayanan pemerintahan sekaligus menyediakan ruang bagi pembangunan daerah.
Belanja modal, misalnya, disebut direncanakan sekitar Rp25,02 miliar dengan peruntukan antara lain bagi peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, jaringan, dan irigasi.
Angka tersebut masih berada pada tahap usulan, sehingga rincian kegiatan dan lokasi pekerjaan perlu merujuk dokumen RAPBD yang dibahas bersama legislatif.
Oskar mengingatkan agar pemenuhan urusan pemerintahan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetap diperhatikan.
Hal itu berarti pembahasan komposisi anggaran tidak hanya mengenai nominal, tetapi juga pelayanan dasar yang harus dijalankan pemerintah daerah.
“Setiap alokasi belanja harus memiliki tujuan yang jelas, memberikan manfaat nyata, dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Oskar dalam sambutannya.
Mal Pelayanan Publik Masuk Penjelasan Defisit
Salah satu hal yang disinggung Bupati ialah program Mal Pelayanan Publik. Oskar menjelaskan program yang tercantum dalam APBD Perubahan 2026 tidak dapat dilaksanakan dengan sisa waktu pelaksanaan yang terbatas.
Menurut penjelasannya kepada pimpinan DPRD, pengerjaan dalam rentang sekitar dua bulan dinilai berisiko. Karena itu, kegiatan tersebut disebut akan dianggarkan kembali pada 2027, dengan keterkaitan pada proyeksi SiLPA yang digunakan dalam rancangan pembiayaan.
Pernyataan tersebut menunjukkan pentingnya mempertimbangkan waktu pelaksanaan ketika menyusun program dan menentukan penempatan anggarannya.
Namun, rekaman tidak memerinci besaran anggaran khusus Mal Pelayanan Publik maupun tahapan pekerjaan yang akan dibiayai. Belum ada pula rincian jadwal pelaksanaannya pada tahun mendatang.
“Kita menyadari bahwa kebutuhan pembangunan daerah terus berkembang, sementara kemampuan fiskal daerah memiliki keterbatasan,” kata Oskar.
Bagi pemerintah kabupaten, kondisi itu menuntut penentuan skala prioritas secara lebih cermat, peningkatan efektivitas pengeluaran, dan optimalisasi sumber pendapatan tanpa mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat.
Bupati Minta Pembahasan Anggaran Objektif
Oskar berharap pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah berlangsung mendalam serta terbuka terhadap masukan.
Ia menilai hubungan kerja kedua lembaga penting untuk menghasilkan kebijakan yang realistis dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Saya berharap pembahasan APBD tahun anggaran 2027 antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat berlangsung secara mendalam, objektif, dan konstruktif,” ujarnya.
Kepada jajaran perangkat daerah, Bupati meminta peningkatan disiplin dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, disertai penguatan koordinasi, integritas, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama dalam tahapan penganggaran.
Pemerintah daerah, menurutnya, terbuka terhadap pandangan yang berorientasi pada kepentingan publik dan kemajuan Boltim.
Melalui penyampaian nota keuangan ini, RAPBD 2027 memasuki pembahasan berikutnya bersama DPRD. Hasil akhirnya diharapkan mampu menjaga keseimbangan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, sekaligus memastikan pengeluaran daerah memberi manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. (F.A Mokodompis)
Referensi Terkait
Contoh peristiwa/kegiatan sejenis; bukan bukti kejadian dalam artikel.







