
Boltim – Arah pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) pada 2027 mulai diperjelas. Pemerintah daerah dan DPRD menyepakati rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, dengan penekanan bahwa setiap program harus memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Kesepakatan tersebut ditandai melalui penandatanganan nota kesepakatan dalam rapat paripurna DPRD Boltim, Selasa (3/11/2026). Bupati Oskar Manoppo, S.E., M.M., hadir bersama Wakil Bupati Argo V. Sumaiku untuk mengikuti agenda yang menjadi salah satu tahapan penting penyusunan anggaran daerah tahun berikutnya.
Bagi pemerintah kabupaten, pembahasan KUA-PPAS bukan hanya soal menyusun daftar kegiatan dan batas sementara anggaran. Dokumen tersebut menjadi pijakan untuk menentukan kebutuhan pembangunan yang didahulukan, sekaligus menyelaraskan rencana eksekutif dengan pembahasan di lembaga legislatif.
Rangkaian pembahasan ini penting karena keputusan anggaran menyentuh banyak kebutuhan sehari-hari.
Warga membutuhkan layanan publik yang mudah diakses, fasilitas pendukung kegiatan ekonomi, serta kebijakan yang tidak hanya terpusat pada satu sektor. Karena itu, kejelasan prioritas sejak tahap perencanaan menjadi bagian penting untuk menjaga konsistensi kebijakan.
Dalam sambutannya, Oskar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan hingga pembahasan dokumen.
Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD diperlukan agar kebijakan anggaran memiliki arah yang jelas serta dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab.
“Agenda paripurna hari ini merupakan tahapan krusial dan strategis dalam siklus pengelolaan keuangan daerah kita. Kesepakatan terhadap dokumen KUA dan PPAS pada hakikatnya adalah wujud nyata komitmen bersama antara pemerintah daerah dan unsur legislatif untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan yang terencana dan terukur,” jelasnya.
Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Jadi Perhatian
Dalam arah kebijakan pembangunan 2027, Oskar menggarisbawahi tiga prioritas yang saling berkaitan;
Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sektor pendidikan dan pelayanan kesehatan. Dua bidang tersebut ditempatkan sebagai fondasi untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat Boltim.
Prioritas kedua ialah pemerataan infrastruktur dasar. Pemerintah kabupaten menempatkan konektivitas antarwilayah sebagai perhatian penting karena akses yang lebih baik dapat mendukung mobilitas warga, kegiatan ekonomi, serta keterhubungan antarkawasan di Bolaang Mongondow Timur.
Dalam konteks daerah dengan sejumlah kecamatan dan desa, pemerataan tidak cukup dimaknai sebagai pembangunan fisik semata. Infrastruktur juga menjadi penghubung antara layanan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Keterkaitan itulah yang menempatkan konektivitas sebagai perhatian dalam rencana pembangunan yang disampaikan kepala daerah.
Ketiga, penguatan kemandirian ekonomi lokal. Sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata dipandang memiliki potensi untuk menopang kegiatan ekonomi masyarakat. Melalui arah kebijakan ini, pemerintah daerah ingin menjadikan kekuatan setempat sebagai bagian utama dari upaya meningkatkan kesejahteraan.
Ketiga fokus tersebut menunjukkan bahwa pembahasan anggaran diarahkan untuk menghubungkan pelayanan dasar dengan peluang ekonomi. Pendidikan dan kesehatan berkaitan dengan kapasitas masyarakat, infrastruktur mendukung akses, sedangkan pengembangan potensi lokal membuka ruang bagi aktivitas produktif di berbagai wilayah.
Oskar Ingatkan Program Tak Boleh Berhenti di Atas Kertas
Selain menyampaikan prioritas, Bupati meminta seluruh jajaran pemerintah daerah menjaga koordinasi dengan DPRD. Ia menekankan bahwa keberhasilan perencanaan perlu diukur dari pelaksanaan program, bukan semata kelengkapan administrasi maupun selesainya tahapan pembahasan.
“Sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali bahwa dokumen KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 yang kita sepakati hari ini bukan sekadar dokumen yang baik secara administratif, tetapi juga harus menghasilkan pelaksanaan pembangunan yang baik dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, mari kita bangun kesungguhan dalam bekerja, perkuat koordinasi, hilangkan ego sektoral, dan satukan langkah dalam menjalankan setiap program pembangunan,” tegas Bupati.
Penekanan pada hasil nyata juga memperlihatkan pentingnya keselarasan antartahap penyusunan anggaran. Nota kesepakatan merupakan landasan pembahasan, bukan pengesahan akhir APBD. Pada akhirnya, masyarakat akan menilai kebijakan melalui mutu pelayanan dan pelaksanaan pembangunan. Karena itu, arahan Bupati berpusat pada disiplin kerja dan kolaborasi.
Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi organisasi perangkat daerah agar penyusunan program tetap mengacu pada kebutuhan publik. Sinergi lintas instansi diperlukan supaya prioritas yang telah dirumuskan tidak berjalan sendiri-sendiri ketika memasuki tahap pelaksanaan.
Rapat paripurna berlangsung di ruang rapat DPRD Boltim dan dihadiri pimpinan serta anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah M. Iksan Pangalima, S.Pi., M.A.P., para asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah, dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan KUA-PPAS 2027, pemerintah daerah dan DPRD telah menyamakan arah awal kebijakan anggaran. Tantangan berikutnya ialah menerjemahkan prioritas tersebut ke dalam perencanaan lanjutan dan program pembangunan yang relevan bagi kebutuhan warga, dari layanan dasar hingga penguatan ekonomi daerah. (F.A Mokodompsi)
Referensi Terkait
Contoh peristiwa/kegiatan sejenis; bukan bukti kejadian dalam artikel.





