BoltimPemerintahanPolitikTopik Terkini

Oskar Manoppo Raih Penghargaan PWI, Potensi Tambang Rakyat Boltim Jadi Sorotan

Boltim – Potensi pertambangan rakyat sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mendapat perhatian melalui penghargaan yang diberikan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Bupati Boltim, Oskar Manoppo, S.E., M.M., dinobatkan sebagai Tokoh Penggerak Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertambangan Rakyat.

Penghargaan tersebut diserahkan Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, dalam rangkaian PWI Sulut Awards 2026 di Manado, Sabtu (7/11/2026).

Oskar tidak menerima penghargaan secara langsung. Pemerintah Kabupaten Boltim diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Haris Pratama Sumanta, S.T., M.T., yang hadir didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Moh. Rezhah Mamonto, S.Kom., M.Si.

Penganugerahan ini menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi yang dinilai PWI dalam mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pemanfaatan potensi pertambangan rakyat.

Bagi Bolaang Mongondow Timur, sektor pertambangan memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekonomi sebagian masyarakat. Potensinya tidak hanya dilihat dari sumber daya mineral, tetapi juga dari peluang penghidupan bagi warga yang menggantungkan kegiatan ekonomi pada sektor tersebut.

Meski demikian, pengembangan pertambangan rakyat memiliki tantangan tersendiri. Pemanfaatan kekayaan alam perlu berjalan seiring dengan kepastian hukum, keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, serta manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat setempat.

Karena itu, penghargaan yang diterima Oskar juga membawa harapan agar pengelolaan sumber daya daerah semakin diarahkan pada kegiatan ekonomi yang tertib dan berkelanjutan.

Pertambangan Rakyat dan Peluang Ekonomi Masyarakat

Pertambangan rakyat memiliki karakteristik berbeda dengan kegiatan pertambangan berskala besar. Keterlibatan masyarakat setempat menjadi salah satu aspek penting, terutama dalam melihat bagaimana potensi mineral dapat memberikan manfaat bagi perekonomian keluarga.

Di Boltim, pengembangan sektor ini menjadi bagian dari pembahasan mengenai pemanfaatan potensi daerah. Peluang ekonomi yang tersedia perlu diimbangi dengan pengelolaan yang jelas agar kegiatan pertambangan tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.

Manfaat ekonomi dari aktivitas pertambangan juga tidak selalu terbatas pada pelaku yang bekerja langsung di lokasi tambang. Kegiatan tersebut berpotensi mendukung usaha pendukung, seperti penyediaan kebutuhan pekerja, perdagangan, transportasi, dan berbagai layanan masyarakat.

Namun, potensi tersebut tidak otomatis menunjukkan peningkatan kesejahteraan. Dampaknya perlu dilihat melalui kondisi nyata di lapangan, termasuk kesempatan usaha, pendapatan masyarakat, serta kepatuhan kegiatan terhadap ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks inilah, pengelolaan pertambangan rakyat membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada hasil produksi. Aspek pemberdayaan masyarakat dan keberlangsungan kegiatan ekonomi juga menjadi perhatian.

Penghargaan dari PWI kepada Oskar Manoppo menempatkan isu tersebut dalam sorotan yang lebih luas. Pemerintah daerah diharapkan dapat terus mendorong pemanfaatan potensi mineral dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan masyarakat.

Tata Kelola dan Keberlanjutan Jadi Perhatian

Selain membuka peluang penghidupan, aktivitas pertambangan memiliki risiko yang perlu dikelola secara serius. Keselamatan pekerja, kondisi lingkungan, serta kepastian status kegiatan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari upaya pengembangan ekonomi rakyat.

Secara regulasi, kegiatan pertambangan rakyat berkaitan dengan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kerangka perizinan tersebut menjadi dasar agar pemanfaatan sumber daya mineral dilakukan melalui mekanisme yang dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.

Bagi pemerintah kabupaten, pengembangan sektor pertambangan juga membutuhkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan instansi terkait sesuai pembagian kewenangan. Hal ini penting karena kebijakan pertambangan melibatkan berbagai aspek teknis, administratif, dan lingkungan.

Pengelolaan yang baik diharapkan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus mengurangi potensi persoalan yang timbul akibat kegiatan pertambangan tanpa pengawasan memadai.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur juga diharapkan terus memperkuat komitmen untuk mengoptimalkan sumber daya daerah dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dan kepatuhan hukum.

Meski penghargaan telah diberikan, rilis kegiatan belum merinci capaian produksi, jumlah penambang yang memperoleh izin, maupun peningkatan pendapatan masyarakat dari sektor pertambangan rakyat.

Dengan demikian, perkembangan pengelolaan pertambangan ke depan tetap menjadi hal penting untuk melihat sejauh mana potensi ekonomi tersebut dapat memberikan manfaat yang terukur.

Penghargaan PWI Sulut Awards 2026 kepada Oskar Manoppo menjadi salah satu momentum bagi Boltim untuk menempatkan ekonomi kerakyatan sebagai perhatian dalam pengembangan sektor pertambangan.

Harapannya, potensi kekayaan alam Bolaang Mongondow Timur tidak hanya menjadi sumber aktivitas ekonomi, tetapi juga dapat dikelola secara bertanggung jawab demi mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. (F.A Mokodompis)

Referensi Terkait
Atasi tambang ilegal Sulut, Bupati usulkan wilayah tambang rakyat

Contoh peristiwa/kegiatan sejenis; bukan bukti kejadian dalam artikel.

BERITA TERKAIT

Tinggalkan Balasan

Back to top button