Donal Martin Bacakan Pandangan Fraksi UMMAT GOLKAR:Perubahan APBD Harus Akomodir Dampak Bencana dan Percepat Penyerapan Anggaran
Tanah Datar— Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Datar kembali berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD, Pagaruyung, Selasa (8/9/2026), kali ini menyampaikan pandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Fraksi Ummat Golkar menyampaikan pandangannya melalui juru bicara, Donal Martin.
Dalam penyampaiannya, Fraksi Ummat Golkar memahami bahwa perubahan APBD atau rebudgeting merupakan penyesuaian rencana keuangan di tengah tahun anggaran yang dilakukan karena pergeseran asumsi makroekonomi, kebutuhan mendesak, koreksi kebijakan, efisiensi belanja, serta pergeseran prioritas program dari pemerintah pusat maupun daerah. Perubahan ini bertujuan agar anggaran tetap realistis dan responsif terhadap dinamika fiskal dan ekonomi daerah.
Tekankan Penanganan Dampak Bencana Alam
Secara khusus, Fraksi Ummat Golkar menyoroti kondisi Tanah Datar yang baru-baru ini mengalami bencana alam yang menimbulkan kerusakan dan kerugian cukup besar, terutama pada sarana dan prasarana jalan, jembatan, rumah ibadah, irigasi, lahan pertanian, perumahan, serta fasilitas lainnya. Fraksi meminta Pemerintah Daerah menyusun peta dan tahapan penanganan bencana yang terencana, serta berupaya maksimal mencari anggaran pendampingan dari pemerintah pusat mengingat keterbatasan APBD daerah.
Lima Saran Utama Fraksi Ummat Golkar
Fraksi Ummat Golkar menyampaikan lima catatan dan saran utama kepada Pemerintah Daerah:
1. Kalkulasi ulang pendapatan daerah — agar target pendapatan asli daerah maupun dana transfer lebih akurat, realistis dan optimal.
2. Pembahasan detail Dana TKD — terkait dana TKD yang dikembalikan pemerintah pusat, Fraksi meminta dibahas secara mendalam bersama DPRD, termasuk data persentase penyerapan anggaran TKD yang sudah ada.
3. Efisiensi belanja dan tekan SILPA — alokasi belanja harus lebih tepat sasaran dan efektif untuk meminimalkan sisa lebih perhitungan anggaran akibat kegiatan yang tidak terlaksana.
4. Percepatan penyerapan anggaran fisik — mendesak percepatan pelaksanaan proyek fisik dan pembangunan infrastruktur dasar yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
5. Dukungan nyata bagi UMKM dan Koperasi — Fraksi meminta kejelasan berapa anggaran yang telah dialokasikan dan berapa pelaku UMKM yang telah dibantu, serta upaya menekan angka pengangguran dan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi rakyat.
Pandangan umum Fraksi Ummat Golkar ini disampaikan sebagai wujud dukungan dan pengawasan konstruktif agar perubahan APBD Tahun 2026 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Tanah Datar, termasuk dalam pemulihan pascabencana dan percepatan pembangunan daerah. (Anto)
