
Wabup Tanah Datar Hadiri Pertemuan Dengan Pemerintah Pusat Provinsi dan Seluruh Pimpinan Daerah se-Sumbar, Apa yang Dibahas?
Padang,indofaktual.com— Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi guna mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi. Upaya tersebut dibahas dalam Desk Khusus pada Rapat Asistensi Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Provinsi Sumatera Barat di Aula Gedung Bappeda Sumbar, Jumat (9/10/2026).
Kegiatan itu dihadiri pimpinan daerah se-Sumatera Barat. Kabupaten Tanah Datar diwakili Wakil Bupati Ahmad Fadly, didampingi Sekretaris Daerah Abdurrahman Hadi, Kepala Baperlitbang Adriyanti Rustam, dan Kepala Inspektorat Helfy Rahmi Harun.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota membahas langkah strategis untuk mengawal pertumbuhan ekonomi menuju target nasional sebesar 8 persen, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat, Yozarwardi, saat menyampaikan sambutan gubernur menegaskan pentingnya sinergi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah, dalam mengoptimalkan potensi unggulan wilayah dan mempercepat pelaksanaan program prioritas.
“Upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen membutuhkan kerja keras, sinergi, dan kolaborasi yang konsisten dari seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah mengevaluasi kondisi perekonomian dan mengidentifikasi berbagai hambatan pertumbuhan. Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar dalam menyusun langkah tindak lanjut yang konkret, terukur, dan berorientasi pada hasil.
Menurutnya, perencanaan pembangunan harus didukung data yang akurat, penentuan prioritas yang tepat, serta pelaksanaan program yang terarah. Karena itu, sekretaris daerah, Baperlitbang, dan inspektorat kabupaten/kota diminta mengikuti desk bersama untuk memperkuat koordinasi dan evaluasi program.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly menyampaikan bahwa penyelarasan program pembangunan merupakan bagian penting dari upaya mendorong percepatan ekonomi daerah. Penyelarasan itu perlu dilakukan secara berkesinambungan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi, agar sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.
Ia berharap kegiatan asistensi tersebut dapat memperkuat keselarasan kebijakan dan langkah pembangunan antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi.
Ahmad Fadly juga meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan komunikasi dan koordinasi serta menyampaikan perkembangan pelaksanaan program secara berkala. Dengan demikian, berbagai kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi dan ditangani sehingga pelaksanaan program pembangunan semakin efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.(**)



