BoltimTopik Terkini

Pemkab Boltim Usulkan Penciutan Lahan IUP PT ASA untuk Penambang Tradisional Dusun V Panang Kotabunan

Boltim, Sulawesi Utara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mengambil langkah strategis untuk mengakomodasi penambang tradisional yang bermukim di kawasan Dusun V Panang, Kecamatan Kotabunan. Melalui kebijakan penciutan lahan atau sistem plasma di areal Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Arafura Surya Alam (ASA), Pemkab Boltim berupaya memberikan ruang legal bagi aktivitas pertambangan rakyat.

Langkah ini disambut antusias oleh warga setempat yang selama ini berjuang mendapatkan kepastian hak atas tanah dan pekerjaan berkelanjutan di wilayah Panang.

Konflik lahan antara masyarakat lokal dan perusahaan tambang besar telah berlangsung lama di kawasan ini, membuat kebijakan plasma menjadi harapan baru bagi penduduk asli yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertambangan skala kecil.

Dukungan Masyarakat Panang atas Usulan Plasma

Arsyad Mokoagow, tokoh adat Kotabunan yang menjadi salah satu perwakilan masyarakat Dusun V Panang, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Pemerintah Kabupaten Boltim.

Pria yang dikenal luas di kalangan masyarakat adat setempat ini menilai kebijakan penciutan lahan merupakan solusi konkret atas permasalahan yang dihadapi penambang lokal di wilayah Panang yang selama ini berada dalam bayang-bayang ketidakpastian hukum.

Aktivitas penambangan tradisional yang selama ini berjalan secara informal di sekitar area konsesi besar kini berpeluang mendapatkan payung hukum yang jelas melalui skema plasma yang diusulkan pemerintah daerah.

“Kami menyambut baik dan mensuport Pemkab Boltim, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Ketua DPRD dan jajaran Pemkab Boltim untuk mengusulkan Plasma di IUP PT ASA. Ini yang kami sangat harapkan agar penambang lokal kedepan bisa beraktivitas secara legal,” sebutnya.

Dukungan serupa juga datang dari Zaenal Bahansubu, warga Desa Kotabunan Barat. Zaenal menegaskan bahwa kebutuhan utama masyarakat Dusun V Panang saat ini adalah jaminan tempat tinggal yang layak serta akses terhadap pekerjaan yang berkelanjutan.

Ia melihat usulan pemerintah daerah sebagai bukti nyata bahwa suara masyarakat Panang didengar dan diperjuangkan oleh pemangku kebijakan di tingkat kabupaten.

Bagi warga yang telah turun-temurun tinggal di kawasan pertambangan, adanya jaminan hunian dan sumber mata pencaharian yang terjamin merupakan fondasi utama bagi kehidupan yang lebih baik.

“Ini membuktikan bahwa masyarakat Panang tidak berjuang sendiri. Ada pemerintah yang turut memperjuangkan apa yang menjadi harapan masyarakat. Pastinya kami sangat bersyukur dan mendoakan agar permohonan penciutan lahan IUP PT ASA dapat dikabulkan,” ungkapnya.

Rincian Kebijakan Penciutan Lahan 4.000 Hektar

Sebelumnya, Bupati Boltim Oskar Manoppo secara resmi menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk mengusulkan penciutan sebagian areal IUP PT ASA.

Dari total 4.000 hektar lahan konsesi yang dimiliki perusahaan tersebut di Kecamatan Kotabunan, Pemkab Boltim bersama DPRD meminta penyiapan lahan agar dapat dikelola oleh masyarakat penambang tradisional yang telah lama bermukim di sekitar area pertambangan.

Skema ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan investasi perusahaan dan hak hidup masyarakat lokal yang menggantungkan ekonominya pada sektor pertambangan skala kecil.

Mekanisme plasma yang diusulkan memungkinkan masyarakat untuk mengelola sebagian areal konsesi secara mandiri dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.

Bupati Oskar Manoppo juga menegaskan bahwa pihaknya telah mengusulkan ke PT ASA agar rumah-rumah yang dipersiapkan untuk relokasi warga Panang dibuat semaksimal mungkin layak huni.

Dalam rencana relokasi tersebut, setiap unit rumah dirancang memiliki dua kamar tidur, dapur, fasilitas listrik, hingga pagar pembatas.

Selain infrastruktur hunian, Pemerintah Kabupaten Boltim berencana membuatkan sertifikat pemilikan lahan bagi warga yang direlokasi melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sehingga memberikan kepastian hukum kepemilikan aset bagi generasi mendatang.

Program PTSL ini menjadi bagian integral dari upaya pemerintah untuk memberikan rasa aman bagi warga Panang agar tidak lagi khawatir akan penggusuran atau sengketa tanah di masa depan.

Benteng Panang Kotabunan Tidak Bisa Masuk WPR karena Status IUP PT ASA

Salah satu poin krusial yang dijelaskan Bupati Oskar Manoppo adalah status hukum lahan di wilayah Panang. Meski telah diusulkan ke Pemerintah Pusat, blok Panang tidak dapat ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Hal ini dikarenakan lahan tersebut secara legal masuk dalam wilayah konsesi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Arafura Surya Alam (ASA). Status konsesi yang sudah terbit sebelumnya menjadi pembatas kuat bagi penetapan area tersebut sebagai WPR sesuai regulasi pertambangan yang berlaku.

Dalam kerangka hukum pertambangan nasional, lahan yang sudah diberikan IUP kepada perusahaan swasta tidak dapat ditumpangtindih dengan status WPR yang diperuntukkan bagi pertambangan rakyat tanpa melalui mekanisme pencabutan atau penciutan terlebih dahulu.

Kondisi serupa juga berlaku untuk area Benteng Panang di Kotabunan yang tidak bisa masuk wilayah WPR karena adalah IUP PT ASA. Status konsesi ini menjadi batasan administratif yang mengharuskan pemerintah daerah mengambil jalur alternatif berupa sistem plasma atau penciutan lahan, bukan penetapan WPR.

Dari 93 titik yang diusulkan sebagai calon WPR ke pemerintah pusat, termasuk blok Panang dan Benteng, hanya 25 titik yang berhasil disetujui. Meski demikian, Kabupaten Boltim mencatatkan diri sebagai daerah dengan jumlah titik WPR terbanyak yang disetujui oleh pemerintah pusat di wilayahnya.

Harapan Baru Penambang Tradisional Panang

Kebijakan penciutan lahan IUP PT ASA Panang Kotabunan diharapkan menjadi titik balik bagi penambang tradisional yang selama ini beroperasi di area konsesi besar.

Dengan adanya skema plasma, masyarakat Dusun V Panang dapat melakukan aktivitas pertambangan secara legal dan terorganisir, sekaligus mendapatkan jaminan kepemilikan lahan melalui program PTSL.

Langkah ini dianggap sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap nasib rakyat kecil di wilayah pertambangan yang seringkali terpinggirkan oleh aktivitas industri besar.

Transformasi dari penambangan liar menjadi usaha pertambangan rakyat yang tercatat secara administrasi akan membuka akses modal dan perlindungan hukum bagi para penambang.

Bagi warga Panang, keberadaan rumah layak huni dengan fasilitas memadai dan akses pekerjaan legal merupakan impian yang kini mulai terwujud berkat komunikasi intensif antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat adat.

Keberhasilan usulan penciutan lahan ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga, tetapi juga memperkuat stabilitas sosial di Kecamatan Kotabunan secara keseluruhan.

Dukungan penuh dari tokoh adat dan warga Desa Kotabunan Barat menunjukkan bahwa kebijakan ini berpihak pada rakyat dan menjadi model penyelesaian konflik lahan pertambangan yang berkelanjutan di masa depan. (F.A Mokodompis)

BERITA TERKAIT

Back to top button