
Labuhanbatu, Sumut – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Labuhanbatu mulai mengambil langkah tegas terhadap sejumlah wajib pajak daerah yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah memasang stiker peringatan bertuliskan “OBJEK PAJAK BELUM DILUNASI” pada tempat usaha maupun objek pajak yang tercatat memiliki tunggakan.
Penertiban yang berlangsung selama tiga hari, mulai 18 hingga 20 November 2026, tersebut menyasar sejumlah objek pajak daerah, di antaranya reklame atau iklan merek telepon seluler (HP), wisma, pajak air tanah dari penggunaan sumur bor, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta rumah makan dan restoran.
Pemasangan stiker ini menjadi salah satu bentuk pemberitahuan sekaligus peringatan kepada para wajib pajak agar segera menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kabid Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Bapenda Labuhanbatu, Boy Rinaldi, mengatakan bahwa kegiatan penertiban tersebut merupakan langkah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para pengusaha serta masyarakat terhadap kewajiban perpajakan daerah.
Hal itu disampaikannya setelah petugas Bapenda memasang stiker pemberitahuan pada salah satu restoran siap saji di kawasan Depstore Suzuya Rantauprapat, Jalan Ahmad Yani, Kamis (19/11/2026).
Menurut Boy, seluruh pengusaha dan wajib pajak di Kabupaten Labuhanbatu diharapkan dapat bersikap kooperatif dengan segera melunasi tunggakan pajak yang menjadi kewajibannya.
Ia menegaskan, kepatuhan dalam membayar pajak bukan sekadar menjalankan kewajiban sesuai aturan, tetapi juga merupakan bentuk kontribusi nyata masyarakat dan pelaku usaha dalam mendukung pembangunan daerah.
Bahkan, Bapenda Labuhanbatu membuka peluang untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Labuhanbatu guna menindaklanjuti wajib pajak yang tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan tunggakan pajaknya.
“Kemungkinan kita akan koordinasikan dengan Dinas Perizinan,” tegas Boy.
Melalui langkah penertiban ini, Bapenda Labuhanbatu berharap seluruh potensi pajak daerah dapat terdata, diawasi, dan dikelola secara maksimal. Upaya tersebut sekaligus diharapkan mampu meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, kontribusi sektor perpajakan diharapkan semakin optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu.(esp01)
Referensi Terkait
Contoh peristiwa/kegiatan sejenis; bukan bukti kejadian dalam artikel.



