IndoFaktual.com, Boltim – Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) dari Fraksi PDI Perjuangan, Medy Lensun, menyampaikan sorotan tajam terkait dinamika penggantian dan pengangkatan Sangadi di Desa Modayag 3 dalam forum Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban. Kritik yang disampaikan tidak hanya menyoroti proses pergantian kepala desa tersebut, tetapi juga menegaskan ketidaksetujuan terhadap perilaku oknum Asisten Daerah yang terlibat perdebatan di media sosial.
Dalam penyampaiannya, Medy Lensun memulai dengan memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintahan pasangan Bupati Oskar Manoppo dan Wakil Bupati Argo Vincensius Sumaiku. Pengakuan tersebut datang dari pengalaman pribadinya sebagai mantan wakil kepala daerah yang memahami kompleksitas tata kelola pemerintahan.
“Pada momen yang berbahagia ini saya perlu menyampaikan beberapa hal. Pertama, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kedua pasangan Oskar-Argo. Pak Oskar dan Pak Argo ini adalah gabungan dari seorang politisi dan birokrat yang terpilih menjadi kepala daerah kita,” ungkap Medy Lensun.
Legislator senior tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan pengalamannya menjabat sebagai wakil kepala daerah, ia mampu merasakan dan menilai suasana kebatinan dalam pemerintahan. Kolaborasi antara Bupati dan Wakil Bupati saat ini dinilainya jauh lebih baik dibandingkan dua periode sebelumnya, dengan pembagian tugas yang terdistribusi dengan baik dan pelaksanaan pemerintahan yang berjalan sangat memuaskan.
“Dalam menjalankan pemerintahan kita tentu harus kritis, namun kritis yang konstruktif dan bukan merusak. Yang baik kita dorong dipertahankan dan hasil yang belum maksimal ditingkatkan dikritisi untuk memaksimalkan pemerintahan yang lebih baik lagi,” tegasnya.
Secara menyeluruh, Medy Lensun menegaskan bahwa pemerintahan saat ini berjalan dengan baik. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pemerintahan dalam skala apapun, dari tingkat daerah hingga pusat, tidak ada yang sempurna. Berbagai hal masih perlu diperbaiki dan disempurnakan.
Memasuki inti kritiknya, Medy Lensun mengangkat isu penggantian Sangadi di Desa Modayag 3 yang menjadi sorotan publik. Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan didasarkan pada laporan masyarakat, bukan asumsi atau praduga tak bersalah. Sebagai wakil rakyat, kewajibannya adalah menyuarakan aspirasi konstituen di forum resmi.
“DPR adalah tetangga kepala daerah. Tugas utamanya DPR itu bicara. Kalau anggota DPR tidak berbicara dapat dipertanyakan statusnya sebagai anggota DPR, apakah pantas menjadi anggota DPR atau tidak? Kalau DPR bicara itu lebih bagus, semakin riuh semakin bagus. Maka akan merubah sesuatu yang belum bagus,” jelasnya dengan penuh keyakinan.
Medy Lensun mengungkapkan keunikan Desa Modayag 3 yang menjadi perhatian khususnya. Setelah melakukan pencarian informasi, ia menyimpulkan bahwa tidak ada desa lain di wilayah Indonesia yang memiliki lima hingga empat anggota DPR dalam satu desa. Fenomena unik ini hanya terdapat di Kabupaten Boltim, tepatnya di Modayag 3, yang menjadikan desa tersebut sebagai wilayah strategis dengan representasi politik yang tinggi.
“Beberapa waktu lalu saya coba mengkritisi terkait dengan proses penggantian pengangkatan aparat desa. Tentunya berdasarkan laporan masyarakat, tidak mungkin berdasarkan asas praduga tak bersalah, sehingga saya menyampaikan hal tersebut di forum resmi,” ungkapnya.
Medy Lensun membedah proses pergantian Sangadi Modayag 3 dengan argumentasi yang tajam. Ia mengakui bahwa mengangkat dan menggantikan kepala desa merupakan hak prerogatif Bupati dan Wakil Bupati. Fraksi PDI Perjuangan memahami dan sangat paham terhadap prosedur tersebut. Namun, kritik yang dilontarkan bukan sekadar mengenai siapa yang menggantikan atau mengapa diganti, melainkan jauh sebelum proses formal berlangsung.
“Kami memberikan masukan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk mengingatkan kepada para Camat terkait tugas Sangadi. Sangadi Modayag Induk beberapa kali kami hadir dalam acara suka dan duka, namun tidak pernah hadir. Ini dipertegas lagi oleh teman-teman anggota DPR,” sorot Medy Lensun.
Ia mengisahkan momen ketika Wakil Bupati Argo Sumaiku bercanda mengenai ketidakhadiran Sangadi tersebut dengan mengatakan bahwa Sangadi tersebut pemalu. Namun demikian, absensi berulang kali dalam acara-acara penting menjadi indikator ketidakpedulian terhadap kegiatan pemerintahan dan sosial kemasyarakatan.
“Kami yang berdomisili di wilayah tersebut lebih memahami situasi dan dinamika yang ada di desa. Kami sangat memahami ketika ada masukan dan kritikan dari masyarakat, entah itu melalui pertemuan secara langsung maupun melalui pesan masuk dan inbox,” jelas Medy Lensun.
Sebagai wakil rakyat yang berada di garda terdepan, ia dan rekan-rekan anggota DPR lainnya menerima berbagai kritikan dan masukan masyarakat setiap hari. Pengalaman langsung inilah yang menjadi dasar bagi mereka untuk mengangkat isu-isu lokal ke forum legislatif.
Puncak dari sorotan Medy Lensun tertuju pada sikap Asisten Daerah yang dinilai tidak profesional. Ia mengkritisi keras perilaku oknum asisten yang terlibat perdebatan atau berbantah-bantahan di media sosial mengenai isu penggantian Sangadi.
“Saya mengkritisi bahwa asisten adalah pembantu Bupati bukan preman politik. Tidak etis menyampaikan hal seperti ini di media sosial, apalagi harus berbantah-bantahan di media sosial,” tegasnya dengan nada yang menyiratkan kekecewaan.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa pejabat administratif seharusnya menjaga etika dan profesionalisme dalam berkomunikasi publik. Media sosial sebagai ruang publik virtual bukanlah arena untuk adu argumentasi yang dapat menurunkan martabat lembaga pemerintahan.
Medy Lensun menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Setiap kritik yang disampaikan bertujuan memperbaiki, bukan merusak. Dengan menyuarakan masalah di forum resmi, diharapkan pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap mekanisme pengangkatan aparat desa serta perilaku pejabatnya.
Ke depan, sorotan dari Fraksi PDI Perjuangan ini diharapkan menjadi pemicu bagi pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan mekanisme pengawasan internal terhadap aparatur desa. Kolaborasi yang konstruktif antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Penulis : Redaksi
