Kodim 0209/Labuhanbatu Dukung Penegakan Hukum Satgas PKH
IndoFaktual.com, Labuhanbatu – Komando Distrik Militer (Kodim) 0209/Labuhanbatu menyatakan dukungan penuh terhadap langkah penegakan hukum yang dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) terhadap sejumlah perusahaan perkebunan yang diduga bermasalah dari sisi perizinan di wilayah Labuhanbatu Raya.
Komandan Kodim (Dandim) 0209/Labuhanbatu, Letkol Kav Hanung Kaptiaji, mengatakan pihaknya telah menurunkan personel untuk membantu pengamanan dan pemantauan kegiatan Satgas PKH di wilayah Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, dan Labuhanbatu Selatan.
Menurut Hanung, berdasarkan data yang diterima, terdapat tiga perusahaan perkebunan kelapa sawit yang diduga melanggar ketentuan perizinan. Ketiga perusahaan tersebut berada di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
“Beberapa perusahaan yang menjadi perhatian berada di Labuhanbatu Selatan, di antaranya PT PLP dan dua perusahaan lainnya yang diduga menyalahi perizinan,” ujar Hanung saat diwawancarai di Rantauprapat, Minggu 6 Juni 2026.
Untuk mendukung pelaksanaan tugas Satgas PKH, Kodim 0209/LB mengerahkan sekitar 20 personel yang terdiri dari para Babinsa dan Danramil guna melakukan monitoring serta pemantauan situasi di lapangan.
“Total ada sekitar 20 personel yang kami kerahkan untuk monitoring di lapangan. Mayoritas merupakan Babinsa dan Danramil,” katanya.
Hanung menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari perintah resmi yang berasal dari Kodam maupun Mabes TNI Angkatan Darat. Ia memastikan peran Kodim hanya sebatas memberikan dukungan pengamanan terhadap pelaksanaan tugas Satgas PKH.
“Status kami dalam kegiatan penyitaan hanya sebatas pengamanan. Seluruh mekanisme dan kewenangan penindakan berada di bawah Satgas PKH,” tegasnya.
Selain mendukung penegakan hukum, Kodim 0209/LB juga mendorong agar pendekatan persuasif melalui sosialisasi dan mediasi terlebih dahulu dilakukan kepada masyarakat guna menghindari potensi konflik di lapangan.
Menurut Hanung, komunikasi yang baik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah, terutama terkait persoalan perizinan perkebunan yang saat ini menjadi perhatian publik.
“Kami siap membantu masyarakat apabila masih ada hal-hal yang belum dipahami. Kami berupaya menjadi jembatan komunikasi antara warga dan Satgas PKH. pungkasnya.(esp01)
