Diskusi Tokoh Nasional Di Surakarta, Perubahan Dengan People Power
IndoFaktual.com, Surakarta – Sejumlah tokoh nasional melakukan diskusi publik dengan tema yang cukup panas, “Kapan Rakyat people power”. hal tersebut didasari dari penilaian banyaknya kebijakan Presiden yang melanggar konstitusi, tidak berpihak kepada rakyat apalagi ada sinyal-sinyal bahwa Jokowi akan ikut campur dalam pilpres mendatang dengan pernyataan cawe-cawe dalam pemilu 2024 yang dianggap sebagian besar tokoh nasional menyalahi etika sebagai kepala negara
Antusias tokoh-tokoh nasional membahas gerakan people power bertepatan dengan perayaan HUT Mega Bintang ke-26 tahun 2023 di Gedung Umat Islam Surakarta, Jalan Kartopuran No. 241A Jayengan Serenga Kota Surakarta pada tema diskusi “Rakyat Bertanya: Kapan Rakyat People Power?” Minggu, 11 Juni 2023.
Pemimpin Mega Bintang, Mudrick Setiawan Malkan Sangidu, tampaknya ingin mengenang kembali keberhasilan koalisi anti-Orde Baru PDI dan PPP 26 tahun lalu, yang disebut Koalisi Mega Bintang. Kali ini, Mudrick mengajak masyarakat lintas Jawa untuk lebih berani. “Tugas terpenting kita dalam menghadapi people power saat ini adalah keberanian.” kata Mudrick.
Menurutnya, Presiden tidak boleh menjadi tim sukses, mungkin karena takut jika habis masa jabatan, dia melakukan beberapa pelanggaran konstitusi lalu dia akan diusut pemerintahan selanjutnya. “Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk menuju perubahan ini kecuali kekuatan rakyat.” “Cara terbaik untuk mengatasi persoalan rakyat dan negara adalah dengan mendorong kekuatan rakyat dengan revolusi total”, serunya.
Pengacara senior Muhammad Taufiq mengatakan, people power sendiri tidak bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta semua pihak untuk melanjutkan gerakan people power di tempat lain seperti Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta. “yang dinamakan makar jika angkatan bersenjata menjatuhkan Presiden” katanya.
Sementara itu, Eggy Sudjana menegaskan ia dan kelompoknya di Jakarta sepakat mempertahankan pendapat bahwa perubahan perlu dilakukan dengan kekuatan rakyat, ia juga akan mendorong aksi di Jakarta pada 10 Agustus 2023. Tampaknya Eggy harus menyiapkan logistik yang cukup agar agenda tersebut bekerja dengan sukses. Tak ingin terburu-buru, ia mengusulkan digelarnya referendum pada 10 Agustus 2023. “Silakan saja, kalau mau people power sekarang. Saya lebih rasional karena harus menyiapkan berbagai hal soal logistik dan lain-lain,” kata Eggy.
Sejalan dengan Eggy, Amien Rais yang berpengalaman memimpin gerakan reformasi mengatakan, ketika memanfaatkan kekuatan rakyat, tidak perlu terburu-buru. Setiap orang harus berdoa dan memohon kepada Allah SWT untuk kelancaran, kata Amin Rais.
Tokoh nasional yang mengikuti diskusi tersebut diantaranya Dedy S. Budiman, Ahmad Khozinuddin, Rizal Fadhilah dan pengacara Muhammad Taufiq. Selain itu hadir pula politisi senior Jogjakarta Syukri Fadholi, Syahganda Nainggolan, pengacara Eggy Sudjana dan para pendukung reformasi seperti Amien Rais.(Yd)
