Bupati Boltim Oskar Manoppo Perkuat Sinergi Lawan Mega Korupsi Pertambangan dan Kejahatan Ekologi

Boltim, Sulawesi Utara – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo, hadir dalam acara Seminar Hukum berskala regional yang digelar oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Kegiatan berlangsung di Hotel Sutan Raja Kotamobagu pada hari Selasa, 4 Agustus 2026, dan menarik perhatian berbagai pihak mulai dari pejabat penegak hukum, eksekutif daerah, legislatif, hingga kalangan akademisi se-Sulawesi Utara.

Seminar strategis ini secara resmi dibuka oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy, SH, MH. Dalam sambutannya, Kajati Sulut menekankan urgensi penguatan kerangka hukum dalam menangani kasus-kasus besar yang melibatkan sektor pertambangan, yang tidak jarang beriringan dengan kerusakan lingkungan hidup dan kerugian finansial negara dalam skala masif.

Tema Sentral: Sanksi Kumulatif untuk Pemulihan Kerugian Negara

Seminar kali ini mengangkat tema yang sangat komprehensif dan mendalam, yakni “Konstruksi Hukum Penindakan Mega Korupsi Pertambangan: Penerapan Sanksi Kumulatif antara Korupsi dan Kejahatan Ekologi Guna Pemulihan Kerugian Negara.” Tema ini dipilih mengingat kompleksitas kasus korupsi di sektor ekstraktif yang seringkali tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan pelanggaran aturan lingkungan dan tata ruang.

Dalam konteks ini, pemulihan kerugian negara menjadi fokus utama pembahasan. Para peserta mendapatkan pemaparan mendetail mengenai bagaimana instrumen hukum pidana dapat dioptimalkan untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan aset dan kerugian yang diderita negara akibat praktik korupsi yang terjadi di sektor pertambangan. Pendekatan sanksi kumulatif diharapkan mampu memberikan efek jera yang lebih besar sekaligus menjamin restitusi optimal bagi kas negara.

Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Penegakan Hukum

Kehadiran Bupati Oskar Manoppo dalam forum ilmiah tersebut bukan sekadar representasi formal, melainkan merupakan bentuk komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam mendukung upaya Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Komitmen ini diwujudkan melalui penguatan sinergi antara eksekutif daerah dan aparat penegak hukum demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta sepenuhnya berlandaskan pada supremasi hukum.

Bagi pemerintah daerah, kegiatan ilmiah semacam ini memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Forum tersebut berfungsi sebagai wadah pembelajaran bagi para pejabat untuk memperbarui wawasan dan pemahaman mengenai perkembangan terkini di bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana korupsi yang saling terkait dengan kejahatan lingkungan hidup. Pemahaman yang mendalam terhadap aspek hukum ini menjadi bekal penting dalam menyusun kebijakan daerah yang progresif dan berkeadilan.

Membangun Perspektif Bersama dalam Pemberantasan Korupsi

Melalui serangkaian materi dan diskusi yang disajikan, para peserta seminar memperoleh pemahaman komprehensif mengenai pentingnya penerapan sanksi kumulatif terhadap pelaku korupsi sekaligus pelaku kejahatan ekologi. Pendekatan ini dinilai sangat relevan sebagai upaya untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara sekaligus merestorasi kondisi lingkungan yang telah rusak akibat aktivitas pertambangan ilegal atau tidak bertanggung jawab.

Diharapkan, dari forum ini dapat terbangun kesamaan perspektif di antara seluruh pemangku kepentingan dalam menerapkan instrumen hukum yang tepat sasaran. Pemberantasan korupsi di sektor pertambangan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus disertai dengan upaya pemulihan kerugian negara dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan.

Kehadiran Para Pemangku Kepentingan Sulawesi Utara

Seminar yang berlangsung di salah satu hotel berbintang di Kotamobagu ini sukses menghadirkan berbagai pihak penting. Selain Bupati Boltim Oskar Manoppo dan Kajati Sulut Jacob Hendrik Pattipeilohy, acara juga dihadiri oleh para Pejabat Utama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu beserta seluruh jajaran, serta para kepala daerah dari wilayah Bolaang Mongondow Raya.

Tidak ketinggalan, para pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari berbagai kabupaten dan kota di kawasan Bolaang Mongondow Raya juga hadir memberikan dukungan. Kehadiran mereka menandakan bahwa pemberantasan korupsi dan penegakan hukum lingkungan merupakan agenda bersama yang melibatkan seluruh unsur pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif.

Kalangan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Sulawesi Utara turut menyumbangkan perspektif keilmuan dalam diskusi. Kehadiran para pakar hukum dan peneliti ini memperkaya pembahasan dengan landasan teori yang kuat serta rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti. Berbagai pemangku kepentingan lainnya, termasuk perwakilan dari organisasi masyarakat sipil dan dunia usaha, juga turut aktif dalam sesi tanya jawab dan diskusi panel.

Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik

Dengan digelarnya seminar hukum ini, diharapkan terjadi peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip good governance. Sinergi yang terjalin antara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, menjadi fondasi kokoh dalam membangun sistem pemerintahan yang tidak toleran terhadap praktik korupsi dan perusakan lingkungan.

Bupati Oskar Manoppo menegaskan bahwa pemerintah daerahnya akan terus mendukung setiap upaya penegakan hukum yang bertujuan melindungi kekayaan negara serta kelestarian alam. Langkah konkret ini menjadi bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan di wilayah Boltim yang semakin terbuka, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik. (FAM)