Bupati Boltim Buka Musrenbang RKPD 2027

IndoFaktual.com, Boltim – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Kantor Bupati, Kamis (12/3/2026). Bupati Oskar Manoppo secara resmi membuka kegiatan yang mengusung tema “Percepatan Peletakan Fondasi Transformasi Desa Menuju Bolaang Mongondow Timur Sejahtera dan Berkelanjutan.”

Tema ini sejalan dengan arah pembangunan nasional yang menekankan pada penguatan desa sebagai unit terdepan dalam pembangunan. Transformasi desa menjadi kunci strategis untuk menciptakan kemandirian, kesejahteraan, dan keberlanjutan pembangunan di tingkat paling bawah, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Oskar Manoppo menegaskan bahwa Musrenbang RKPD merupakan bagian fundamental dari proses perencanaan pembangunan daerah yang menggunakan pendekatan multipihak.

“Penyelenggaraan Musrenbang penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Boltim Tahun 2027 ini menggunakan beberapa pendekatan, yakni partisipatif, politis, bottom up, top down, dan teknokratik,” jelas Bupati.

Pendekatan multipihak ini memastikan bahwa perencanaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengakomodasi aspirasi rakyat dari tingkat desa hingga sinkronisasi dengan kebijakan provinsi dan nasional.

Bupati menambahkan bahwa proses perencanaan merupakan tanggung jawab kolektif yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, serta seluruh perangkat daerah sebagai pelaksana program.

“Proses perencanaan ini merupakan bentuk tanggung jawab kita bersama. Masyarakat dan perangkat daerah adalah penanggung jawab sekaligus pelaksana berbagai program dan kegiatan yang dirumuskan dalam RKPD,” tegasnya.

Dalam pelaksanaan Musrenbang, berbagai usulan masyarakat serta pokok-pokok pikiran akan diselaraskan dengan program prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan daerah. Sinkronisasi ini bertujuan agar arah pembangunan berjalan terintegrasi, menghindari tumpang tindih program, dan memastikan setiap kegiatan tepat sasaran sesuai kebutuhan riil lapangan.

Bupati juga menjelaskan bahwa implementasi akhir dari RKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, kontribusi pemikiran dan masukan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat krusial dalam penyusunan dokumen tersebut.

“Pada akhirnya, implementasi RKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran berupa APBD. Kontribusi pemikiran dari perangkat daerah sangat diperlukan karena merekalah yang akan menjalankan program-program sesuai tugas pokok dan fungsinya,” ungkap Bupati.

Lebih lanjut, Bupati mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap capaian program pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi ini mencakup analisis keberhasilan yang perlu dipertahankan serta kendala yang memerlukan solusi strategis agar tidak terulang di periode berikutnya.

Peninjauan kembali dan penyelarasan program dalam Rencana Kerja (Renja) OPD dengan visi, misi, dan tema pembangunan daerah menjadi penekanan khusus. “Dengan evaluasi program tahun sebelumnya dan mensinergikan Renja dengan visi, misi, serta tema pembangunan, kualitas perencanaan daerah akan semakin baik,” pungkas Bupati.

Kegiatan strategis ini turut dihadiri Wakil Bupati Boltim Argo V. Sumaiku, Sekretaris Daerah M. Iksan Pangalima, para tenaga ahli Bupati, perwakilan Polres Boltim, serta perwakilan Bappeda Provinsi Sulawesi Utara. Kehadiran stakeholder ini menunjukkan komitmen bersama dalam menyusun peta jalan pembangunan daerah yang partisipatif dan berkelanjutan.

Penulis : Redaksi