Pemkab Boltim Matangkan Program KUBE, Verifikasi Administrasi Diperkuat agar Bantuan Tepat Sasaran
Boltim – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terus mematangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Sebelum program memasuki tahapan selanjutnya, Dinas Sosial Boltim melakukan pemeriksaan administrasi dan dokumen kelompok untuk memastikan calon penerima memenuhi persyaratan serta bantuan dapat diarahkan secara tepat sasaran.
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Boltim di bawah kepemimpinan Bupati Oskar Manoppo, S.E., M.M., bersama Wakil Bupati Argo V. Sumaiku dalam memperkuat program sosial yang tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Oskar dan Argo tercatat masih menjalankan kepemimpinan Kabupaten Boltim pada 2026.
Pemeriksaan dokumen KUBE dilakukan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Boltim, Ni’ma Mokoagow, S.E., bersama Penyuluh Sosial Moh. Sahril Modongan, S.E.
Dalam proses tersebut, tim meneliti sejumlah unsur penting, mulai dari kelengkapan administrasi kelompok, data anggota hingga dokumen pendukung yang menjadi persyaratan program.
Tahapan ini diperlukan agar setiap usulan memiliki data yang jelas dan dapat diverifikasi sebelum dilanjutkan ke proses berikutnya.
Verifikasi Jadi Pintu Awal Program KUBE
Bagi Dinas Sosial Boltim, administrasi bukan sekadar tumpukan dokumen. Data yang lengkap menjadi salah satu dasar untuk memastikan kelompok yang diusulkan benar-benar dapat diproses sesuai ketentuan.
Pemeriksaan sejak awal juga membantu mengurangi kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian antara data administrasi dengan kondisi kelompok di lapangan.
Karena itu, setelah dokumen diperiksa, proses program akan diperkuat melalui verifikasi sesuai tahapan yang telah ditentukan. Langkah tersebut diharapkan membuat pelaksanaan KUBE lebih tertib, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Ade Herly Mokoginta, S.H., M.A.P., CGCAE, menegaskan bahwa kelengkapan dokumen harus menjadi perhatian serius sebelum program dilanjutkan.
“Administrasi harus dipastikan lengkap dan sesuai ketentuan. Dengan proses verifikasi yang baik, kita dapat memastikan tahapan program berjalan tertib dan bantuan nantinya tepat sasaran,” ujar Ade Herly Mokoginta.
Penekanan pada verifikasi juga memiliki hubungan langsung dengan efektivitas program pemberdayaan. Ketika data penerima jelas sejak awal, pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat untuk menentukan kelompok yang memenuhi persyaratan serta melakukan pemantauan pada tahapan berikutnya.
KUBE Didorong Perkuat Kemandirian Ekonomi
KUBE pada dasarnya dikembangkan sebagai pendekatan pemberdayaan ekonomi melalui kelompok. Kementerian Sosial menjelaskan KUBE sebagai kelompok penerima manfaat yang dibentuk dan dikembangkan untuk menjalankan usaha ekonomi produktif, dengan tujuan meningkatkan pendapatan, kemandirian ekonomi dan kesejahteraan sosial keluarga.
Kerangka tersebut menjadi penting karena program pemberdayaan diharapkan tidak membuat masyarakat hanya bergantung pada bantuan.
Melalui usaha yang dikelola secara bersama, anggota kelompok mempunyai peluang untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang dapat memberikan sumber pendapatan secara lebih berkelanjutan.
Namun, keberhasilan program tidak hanya ditentukan dari tersalurkannya bantuan. Kesiapan kelompok, kesesuaian jenis usaha, kemampuan mengelola kegiatan ekonomi, pendampingan serta konsistensi anggota juga memegang peran penting.
Kajian Kementerian Sosial mengenai KUBE juga menunjukkan bahwa kemampuan mengelola kelompok dan dinamika antaranggota menjadi faktor yang berkaitan dengan keberhasilan usaha bersama.
Karena itu, pemeriksaan administrasi yang dilakukan Dinas Sosial Boltim menjadi bagian awal dari proses yang lebih panjang.
Dari Dokumen Menuju Verifikasi Lapangan
Setelah tahapan administrasi, perhatian berikutnya diarahkan pada proses verifikasi agar informasi yang tercantum dalam dokumen dapat dicocokkan dengan kondisi sebenarnya.
Langkah ini penting untuk memastikan calon kelompok penerima benar-benar ada, memiliki anggota yang jelas serta memenuhi kriteria program.
Verifikasi juga dapat memberikan gambaran mengenai kesiapan calon penerima dalam menjalankan usaha secara bersama.
Dengan demikian, keputusan program tidak hanya bertumpu pada dokumen, tetapi memiliki dasar yang lebih kuat dari hasil pengecekan di lapangan.
Pemkab Boltim ingin tata kelola seperti ini menjadi bagian dari penguatan program pemberdayaan masyarakat. Prinsipnya, bantuan pemerintah harus dikelola secara tertib sejak proses pengusulan, pemeriksaan, verifikasi hingga pelaksanaan dan evaluasi.
Bagi masyarakat, hasil akhir yang diharapkan bukan semata mendapatkan dukungan program, tetapi terbukanya peluang untuk membangun usaha, meningkatkan pendapatan keluarga serta memperkuat kemandirian ekonomi.
Program KUBE juga menjadi salah satu ruang bagi pemerintah daerah untuk menghubungkan perlindungan sosial dengan pemberdayaan. Ketika kelompok mampu berkembang, bantuan awal dapat berubah menjadi aktivitas produktif yang memberikan manfaat lebih panjang.
Upaya Dinas Sosial Boltim memeriksa satu per satu kelengkapan administrasi menjadi bagian dari proses memastikan tujuan tersebut tidak berhenti pada perencanaan.
Dengan dukungan data yang akurat, verifikasi yang objektif dan pendampingan berkelanjutan, Pemkab Boltim berharap program pemberdayaan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga. (F.A Mokodompis)
