Raih WTP Ke-15 Kali, Fraksi PKB:Tapi Optimalkan PAD dan Serapan Anggaran
Indofaktual.com,Tanah Datar– Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan pandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam sidang paripurna DPRD. Pandangan tersebut dibacakan oleh juru bicara fraksi, Yonnarlis, di Ruang Rapat Utama DPRD setempat.Jumat 12 Juni 2026
Fraksi PKB memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah daerah yang berhasil melampaui target pendapatan secara keseluruhan, serta mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 15 tahun berturut-turut. Capaian ini dinilai sebagai bukti tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas keuangan daerah. Namun demikian, fraksi mengingatkan bahwa WTP bukan tujuan akhir, melainkan sarana agar anggaran benar-benar terasa manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.
Pendapatan Melampaui Target, PAD Belum Maksimal
Secara total, pendapatan daerah ditargetkan Rp1,295 triliun dan terealisasi Rp1,312 triliun atau 101,37%. Rinciannya:
PAD: Target Rp185,88 miliar, terealisasi Rp182,10 miliar (97,96%). Fraksi meminta penjelasan kendala di lapangan serta inovasi yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi.
Pendapatan Transfer: Terealisasi 101,62%. Diserap baik, namun fraksi mendesak agar ketergantungan pada dana pusat terus dikurangi demi kemandirian fiskal.
Pendapatan Lainnya: Terealisasi 146,85% atau jauh melampaui rencana. Pemerintah diminta menjelaskan sumber perolehannya agar perencanaan ke depan lebih akurat.
Belanja Terlaksana 93,76%, Masih Ada Sisa Anggaran
Realisasi belanja daerah mencapai Rp1,250 triliun dari anggaran Rp1,333 triliun. Catatan fraksi:
Belanja Operasi: Terealisasi 93,92%. Didorong agar alokasi untuk pendidikan dan kesehatan lebih ditingkatkan efisiensinya.
Belanja Modal: Hanya 92,19% terserap. Fraksi meminta evaluasi apakah disebabkan keterlambatan pengadaan, kendala teknis, atau perencanaan yang kurang matang.
Belanja Tak Terduga: Dari anggaran Rp6,2 miliar, baru terserap Rp3,09 miliar (49,90%). Pemerintah diminta menjelaskan kebijakan penggunaannya mengingat kebutuhan penanganan darurat masih ada.
Belanja Transfer: Terealisasi 95,54%. Apresiasi diberikan, namun penggunaannya di tingkat nagari perlu diawasi ketat.
SILPA Rp105 Miliar, Penyertaan Modal Tidak Tersalurkan
Fraksi PKB mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2025 mencapai Rp105,98 miliar. Fraksi meminta rincian komposisi dana tersebut, terutama bagian yang masih belum ditentukan penggunaannya.
Selain itu, anggaran penyertaan modal sebesar Rp5 miliar tidak terealisasi sama sekali. Fraksi menanyakan alasan mendasar dan rencana ke depan terkait pos anggaran ini.
Harapan Fraksi PKB
Pandangan ini ditutup dengan dukungan agar pembahasan Ranperda berjalan lancar dan konstruktif. Fraksi PKB berharap seluruh catatan dan pertanyaan dijawab secara jelas dan berbasis data, sehingga pengelolaan keuangan daerah tidak hanya tertib di atas kertas, tetapi juga membawa dampak nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Tanah Datar.(Anto)
FRAKSI PARTAI PKB
DPRD KABUPATEN TANAH DATAR
1.KETUA: INDRA GUNALAN, S.AP
2.SEKRETARIS: YONNARLIS, S.Hi
3. ANGGOTA
ZAIPUL IMRA,S.Ag
