Dana Desa Program Prioritas Pemerintah Untuk Rakyat APH Harus Kuat Pengawasan
Indofaktual.com, Lebong 28 September 2023,Pergerakan ekonomi di Indonesia, dinilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini sudah merata. Dahulu kota sentris, kini Indonesia dinilai Jokowi sudah bergeser menjadi desa sentris.
Bukti Indonesia sudah bergeser ke desa sentris, tercermin dari penggelontoran dana desa sebesar Rp 470 triliun kepada 74.800 desa di Indonesia.
Anggaran dana desa sebesar Rp 470 triliun tersebut merupakan realisasi anggaran dana desa sejak 2015 hingga 2022. Menurut Jokowi ini adalah komitmen besar pemerintah untuk meratakan perekonomian di desa.
Adapun pada 2023, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp 70 triliun. Berdasarkan informasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan, pencarian dana desa terus dilakukan secara bertahap.
Saat ini DJPb telah merealisasikan dana desa sebesar Rp 2,5 triliun sampai dengn 10 Februari 2023.
Lewat unggahan media sosial Ditjen Perbendaharaan, dijelaskan bahwa terdapat sinkronisasi pengguna dana desa dengan prioritas nasional. Hal itu diantaranya mencakup program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem.
Dikutip dari CBNC Indonesia Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pihaknya telah melakukan realisasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 58,19 triliun pada Januari 2023.
Realisasi TKDD tersebut naik 7,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sri Mulyani merinci, TKDD tersebut didominasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang realisasinya Rp 47,4 triliun. Dana Bagi Hasil (DBH) yang realisasinya mencapai Rp 10,8 triliun, kemudian dana desa yang realisasinya baru 0,5%.
Namun disayangkan dengan anggaran yang sebesar itu untuk di gelontorkan ke setiap desa, banyak kepala desa yang terjerat kasus hukum karna menyelewengkan dana desa sehingga realisasi serta program prioritas pemerintah pusat,provinsi dan kabupaten tidak berjalan dengan baik.
Terlebih lagi lalai nya pihak aph memantau kondisi dana desa yang menjadi program prioritas pemerintah untuk perkembangan masyarakat sehingga banyak dana desa yang harus di selewengkan dan tidak sampai ke masyarakat.(YH)
