APBD Perubahan Boltim 2026 Disepakati, Oskar: Tujuan Akhir Kita Tetap Satu
Boltim – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) bersama DPRD mencapai kesepakatan penting terkait arah pengelolaan anggaran daerah tahun ini. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Boltim 2026 resmi memperoleh persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna DPRD Boltim, Jumat (4/9/2026).
Bupati Boltim Oskar Manoppo, S.E., M.M., hadir langsung dalam agenda tersebut bersama Wakil Bupati Argo V. Sumaiku. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Boltim dan menjadi salah satu tahapan penting sebelum perubahan anggaran ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Turut hadir Sekretaris Daerah Boltim M. Iksan Pangalima, S.Pi., M.A.P., para asisten, pimpinan dan anggota DPRD, kepala perangkat daerah serta unsur terkait lainnya.
Kesepakatan yang dicapai tidak lahir melalui proses singkat. Pembahasan antara eksekutif dan legislatif berlangsung dengan berbagai pandangan, argumentasi hingga perdebatan mengenai arah kebijakan anggaran yang akan dijalankan.
Oskar menilai proses tersebut justru menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan tetap berpijak pada kebutuhan masyarakat.
“Persetujuan bersama ini merupakan hasil dari proses pembahasan yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh, terbuka dan konstruktif antara pemerintah daerah bersama DPRD dengan tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama,” ujar Bupati.
Perdebatan DPRD dan Pemkab Dinilai Bagian dari Demokrasi
Pembahasan Perubahan APBD Boltim 2026 tidak selalu berjalan dengan pandangan yang sama. Perbedaan pendapat antara pemerintah daerah dan DPRD turut mewarnai proses hingga tercapainya kesepakatan.
Bagi Bupati, dinamika semacam itu bukan sesuatu yang harus dihindari. Adu argumentasi diperlukan dalam proses pengambilan kebijakan selama diarahkan untuk memperoleh keputusan terbaik bagi daerah.
“Meskipun sering terjadi perdebatan yang tajam dan argumentatif, tujuan akhir kita tetap satu, yakni melahirkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat di Kabupaten Boltim,” katanya.
Oskar melihat perbedaan pandangan tersebut sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang berjalan di daerah. DPRD memiliki fungsi pengawasan, sementara pemerintah daerah menjalankan program pemerintahan dan pembangunan yang pembiayaannya membutuhkan dukungan anggaran.
Hubungan kedua lembaga tersebut, menurutnya, tetap harus berjalan dalam semangat yang sama, yakni memastikan kepentingan masyarakat memperoleh tempat utama.
“Kami jajaran eksekutif menyadari sepenuhnya bahwa dinamika, silang pendapat dan adu gagasan yang terjadi selama proses pembahasan merupakan wujud nyata dari berjalannya fungsi pengawasan legislatif serta tegaknya iklim demokrasi yang sehat di daerah kita,” ungkapnya
Perubahan APBD Bukan Sekadar Menggeser Angka
Dalam rapat paripurna tersebut, Oskar turut menekankan arti penting Perubahan APBD bagi jalannya pemerintahan sepanjang tahun anggaran 2026.
Menurutnya, perubahan anggaran tidak seharusnya dipandang hanya sebagai proses administratif. Penyesuaian diperlukan karena pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dapat menghadapi berbagai perkembangan yang sebelumnya belum diperhitungkan ketika APBD awal disusun.
Karena itu, Perubahan APBD menjadi instrumen pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan fiskal daerah terhadap kebutuhan dan dinamika selama tahun berjalan.
“Penyusunan Perubahan APBD Tahun 2026 ini bukanlah sekadar rutinitas administratif atau pergantian angka, melainkan sebuah kebijakan strategis untuk merespons laju perkembangan dan dinamika tak terduga yang terjadi pada tahun berjalan,” jelasnya.
Dengan ruang penyesuaian tersebut, anggaran diharapkan tetap relevan dengan kebutuhan pembangunan sekaligus mampu mendukung program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Oskar Ingin Sinergi dengan DPRD Semakin Kuat
Tercapainya persetujuan bersama menjadi momentum bagi Pemkab Boltim dan DPRD untuk melanjutkan kolaborasi dalam mengawal pembangunan daerah.
Oskar berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif semakin kuat setelah seluruh rangkaian pembahasan Perubahan APBD 2026 dilalui. Kerja sama tersebut diperlukan bukan hanya saat menyusun anggaran, tetapi juga ketika program dan kegiatan mulai dilaksanakan.
Setiap alokasi anggaran diharapkan dapat diarahkan secara efektif, tepat sasaran serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Bupati juga memberikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Boltim, jajaran perangkat daerah serta pihak-pihak yang terlibat selama pembahasan hingga kesepakatan akhirnya tercapai.
Persetujuan bersama tersebut belum menjadi akhir dari rangkaian proses Perubahan APBD. Pemerintah Kabupaten Boltim selanjutnya akan menjalankan tahapan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagi pemerintah daerah, arah akhirnya tetap pada pelaksanaan program pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Kesepakatan APBD Perubahan sekaligus menjadi pijakan untuk memastikan anggaran daerah dapat bekerja lebih optimal di tengah dinamika yang terjadi sepanjang 2026.
Dengan tercapainya kesepakatan antara DPRD dan pemerintah daerah, perhatian berikutnya akan tertuju pada implementasi anggaran. Efektivitas program, ketepatan sasaran dan manfaat yang diterima masyarakat akan menjadi ukuran penting dari kebijakan Perubahan APBD Boltim 2026 tersebut. (F.A Mokodompis)
