Oskar Manoppo dan Argo Sumaiku Serahkan Kartu BPJS Ketenagakerjaan, Perkuat Perlindungan Pekerja Rentan di Boltim

Boltim – Pekerja sektor informal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mendapat perhatian melalui perluasan akses jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah kabupaten mendorong perlindungan bagi masyarakat yang menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun kehilangan penghasilan akibat musibah saat menjalankan aktivitas sehari-hari.

Upaya tersebut diwujudkan melalui penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan oleh Bupati Boltim, Oskar Manoppo, S.E., M.M., bersama Wakil Bupati Argo V. Sumaiku kepada masyarakat dalam Program Perlindungan Pekerja Rentan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah memperluas jangkauan perlindungan sosial, khususnya bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal dan memiliki keterbatasan dalam menghadapi risiko ekonomi.

Turut hadir pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang ikut menyerahkan kartu kepesertaan kepada masyarakat penerima program.

Bagi pekerja dengan penghasilan yang tidak selalu tetap, keberadaan jaminan sosial memiliki arti penting. Kecelakaan saat bekerja dapat mengganggu kemampuan mencari nafkah, sementara risiko meninggal dunia berpotensi meninggalkan beban ekonomi bagi keluarga.

Karena itu, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan menjadi salah satu bentuk perlindungan yang membantu pekerja dan keluarganya menghadapi kondisi tidak terduga.

Jaminan Sosial bagi Pekerja di Sektor Informal

Program Perlindungan Pekerja Rentan yang dijalankan Pemkab Boltim diarahkan untuk memberikan akses jaminan sosial kepada masyarakat yang memiliki risiko pekerjaan, tetapi belum tentu mempunyai perlindungan sebagaimana pekerja di sektor formal.

Kelompok pekerja informal memiliki karakteristik yang beragam. Sebagian menjalankan usaha secara mandiri, bekerja berdasarkan pendapatan harian, ataupun menggantungkan penghasilan pada aktivitas ekonomi dengan tingkat risiko berbeda.

Dalam kondisi tertentu, gangguan kesehatan akibat kecelakaan kerja atau kehilangan pencari nafkah dapat memengaruhi kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, pekerja yang terdaftar dan memenuhi ketentuan dapat memperoleh manfaat perlindungan sesuai program yang diikuti.

Salah satunya adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), yang memberikan manfaat ketika peserta mengalami kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan atau penyakit akibat kerja sesuai ketentuan.

Selain itu, Jaminan Kematian (JKM) memberikan manfaat kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, sepanjang persyaratan kepesertaan terpenuhi.

Kedua bentuk perlindungan tersebut memiliki peran berbeda, tetapi sama-sama bertujuan mengurangi dampak sosial ekonomi dari risiko yang dihadapi pekerja dan keluarganya.

Penyerahan kartu kepesertaan menjadi langkah penting untuk memperkenalkan perlindungan tersebut kepada masyarakat. Namun, pemanfaatan manfaat jaminan sosial tetap bergantung pada status kepesertaan aktif serta ketentuan masing-masing program.

Dengan demikian, masyarakat penerima kartu juga perlu memahami manfaat, persyaratan, dan prosedur pengajuan klaim agar perlindungan dapat digunakan ketika dibutuhkan.

Pemkab Boltim Dorong Akses Perlindungan yang Lebih Luas

Bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Program Perlindungan Pekerja Rentan menjadi salah satu bentuk perhatian terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

Langkah tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan sosial ketenagakerjaan tidak hanya relevan bagi pekerja perusahaan, tetapi juga memiliki manfaat bagi masyarakat yang menjalankan aktivitas ekonomi secara mandiri.

Pemerintah daerah berharap semakin banyak pekerja rentan memperoleh akses terhadap jaminan sosial, sehingga risiko pekerjaan tidak sepenuhnya menjadi beban individu dan keluarga.

Keterlibatan pimpinan DPRD Boltim dalam penyerahan kartu juga menjadi bagian dari kegiatan yang mempertemukan unsur pemerintah daerah dan legislatif dalam agenda perlindungan masyarakat.

Di sisi lain, keberhasilan program membutuhkan pemahaman yang baik dari penerima manfaat. Kartu kepesertaan bukan sekadar identitas administratif, melainkan berkaitan dengan hak dan kewajiban peserta dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.

Karena itu, informasi mengenai status kepesertaan, jenis perlindungan, serta mekanisme pelayanan menjadi hal penting yang perlu diketahui masyarakat.

Pekerja juga perlu memastikan data pribadi yang tercatat telah sesuai, termasuk informasi yang diperlukan apabila suatu saat keluarga harus mengurus manfaat jaminan sosial.

Pemahaman tersebut dapat membantu mengurangi kendala administratif dan mempermudah proses pelayanan ketika peserta menghadapi risiko yang dijamin dalam program.

Meski kegiatan penyerahan kartu telah dilaksanakan, keterangan yang tersedia belum merinci jumlah penerima manfaat, besaran dukungan pembiayaan, maupun cakupan kepesertaan di seluruh kecamatan.

Informasi tersebut menjadi penting untuk mengetahui perkembangan jangkauan perlindungan pekerja rentan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Melalui penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan, pemerintahan Oskar Manoppo dan Argo V. Sumaiku menempatkan perlindungan pekerja sebagai bagian dari perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat.

Program ini diharapkan dapat membantu pekerja sektor informal memperoleh rasa aman dalam menjalankan aktivitas ekonomi, sekaligus memberikan perlindungan bagi keluarga ketika menghadapi risiko yang tidak diinginkan. (F.A Mokodompis)