Boltim, Sulawesi Utara – Perlindungan pekerja menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Bupati Oskar Manoppo dan Wakil Bupati Argo V. Sumaiku menemui BPJS Ketenagakerjaan, Jumat (28/8/2026). Audiensi berlangsung di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Manado.
Pertemuan tersebut membahas penguatan koordinasi dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah daerah ingin memperluas perlindungan bagi masyarakat yang bekerja di Boltim.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Boltim, Rusli Dajo, turut menghadiri audiensi. Kehadirannya memperkuat koordinasi teknis antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan Boltim Perkuat Sinergi Perlindungan Pekerja
Audiensi menjadi langkah Pemkab Boltim memperkuat hubungan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Sinergi tersebut diarahkan pada peningkatan perlindungan sosial bagi pekerja.
Pemerintah daerah memandang perlindungan ketenagakerjaan sebagai kebutuhan penting. Pekerja menghadapi berbagai risiko selama menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari.
Karena itu, kepastian jaminan sosial dibutuhkan untuk menghadirkan rasa aman. Perlindungan tersebut juga berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pembahasan BPJS Ketenagakerjaan Boltim tidak hanya menyasar pekerja formal. Pemerintah daerah turut memberi perhatian kepada pekerja sektor informal.
Kelompok tersebut menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat Boltim. Namun, sumber belum merinci kelompok pekerja yang akan menjadi sasaran prioritas.
Audiensi ini menjadi awal untuk menyelaraskan kebijakan dan pelaksanaan perlindungan. Koordinasi lanjutan dibutuhkan agar manfaat program dapat menjangkau lebih banyak pekerja.
Oskar Manoppo Tegaskan Komitmen Pemerintah Daerah
Bupati Oskar Manoppo menilai jaminan sosial sebagai bagian penting perlindungan pekerja. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan rasa aman dalam menjalankan pekerjaan.
“Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperkuat perlindungan bagi para pekerja. Kita ingin memastikan masyarakat yang bekerja mendapatkan jaminan dan perlindungan sosial yang layak,” ujar Oskar.
Pernyataan tersebut menegaskan posisi pemerintah daerah dalam audiensi itu. Perlindungan pekerja ditempatkan sebagai bagian dari agenda kesejahteraan masyarakat.
Menurut Oskar, sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan perlu terus ditingkatkan. Kerja sama tersebut diharapkan memperluas cakupan kepesertaan di Kabupaten Boltim.
Semakin luas kepesertaan, semakin banyak pekerja dapat merasakan manfaat perlindungan. Namun, keterangan kegiatan belum menyebutkan target penambahan peserta.
Belum dijelaskan pula program yang akan diprioritaskan setelah audiensi. Pembahasan masih berfokus pada komitmen koordinasi dan perluasan perlindungan.
Jaminan Sosial Pekerja Formal dan Informal Diperluas
Pemerintah Kabupaten Boltim ingin perlindungan menjangkau beragam kelompok pekerja. Cakupan itu meliputi sektor formal maupun informal.
Pekerja formal umumnya memiliki hubungan kerja dalam perusahaan atau lembaga. Sementara itu, sektor informal mencakup beragam pekerjaan mandiri di masyarakat.
Dalam konteks BPJS Ketenagakerjaan Boltim, perluasan cakupan menjadi sasaran penting. Pemerintah ingin manfaat jaminan sosial dirasakan lebih banyak warga.
Upaya tersebut membutuhkan pendataan dan sosialisasi yang menjangkau kelompok sasaran. Koordinasi antarlembaga juga menentukan efektivitas pelaksanaannya.
Meski demikian, sumber belum menjelaskan skema pendataan ataupun jadwal pelaksanaan berikutnya. Nilai anggaran dan pola pembiayaan juga tidak disebutkan.
Karena itu, hasil audiensi belum dapat dipandang sebagai program teknis baru. Pertemuan tersebut merupakan langkah koordinasi untuk memperkuat perlindungan pekerja.
Sinergi BPJS Ketenagakerjaan Didorong Berkelanjutan
Kehadiran Bupati dan Wakil Bupati menunjukkan dukungan pimpinan daerah. Rusli Dajo juga membawa peran perangkat daerah yang menangani ketenagakerjaan.
Kolaborasi itu diperlukan untuk menghubungkan kebijakan daerah dengan layanan BPJS Ketenagakerjaan. Setiap pihak memiliki peran dalam memperluas informasi dan kepesertaan.
Bagi masyarakat, perluasan perlindungan dapat memberi kepastian menghadapi risiko pekerjaan. Jaminan sosial juga mendukung ketahanan ekonomi pekerja dan keluarganya.
Namun, keberhasilan sinergi memerlukan tindak lanjut setelah audiensi. Pendataan pekerja dan penyampaian informasi menjadi bagian yang penting.
Pemkab Boltim juga perlu memastikan layanan mudah dijangkau masyarakat. Dengan demikian, komitmen perlindungan dapat diterjemahkan menjadi manfaat nyata.
Audiensi BPJS Ketenagakerjaan Boltim menegaskan arah kebijakan tersebut. Pemerintah daerah ingin pekerja formal dan informal memperoleh perlindungan sosial layak.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Boltim. Sinergi berkelanjutan diharapkan memperluas jangkauan perlindungan bagi seluruh pekerja. (F.A Mokodompis)
