Bupati Boltim Oskar Manoppo Terima Tiga Penghargaan Kementerian Hukum

Boltim, Sulawesi Utara – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo, menerima tiga piagam penghargaan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas komitmen dan kerja sama Pemerintah Kabupaten Boltim dalam memperkuat reformasi hukum serta mengembangkan perlindungan kekayaan intelektual di daerah.

Penyerahan penghargaan dilakukan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara Hendrik Pagiling kepada Bupati Oskar Manoppo di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Manado, Rabu, 19 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara.

Capaian Bupati Boltim menerima penghargaan ini sekaligus memperlihatkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang memiliki kepastian hukum, transparan, dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pemkab Boltim Raih Predikat Sangat Baik

Piagam pertama diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atas partisipasinya dalam Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026.

Dalam penilaian tersebut, Pemkab Boltim berhasil memperoleh predikat Sangat Baik.

Indeks Reformasi Hukum menjadi salah satu instrumen untuk mengukur pelaksanaan reformasi hukum di lingkungan pemerintah.

Penilaian itu mendorong pemerintah daerah memperkuat kualitas regulasi, meningkatkan kompetensi aparatur di bidang hukum, dan memastikan berbagai kebijakan disusun sesuai ketentuan perundang-undangan.

Predikat Sangat Baik yang diraih Pemkab Boltim menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis hukum.

Capaian itu juga menjadi dorongan agar setiap perangkat daerah semakin memperhatikan aspek hukum dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan.

Dorong Peraturan Daerah Kekayaan Intelektual

Piagam kedua diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Boltim atas kerja sama melalui nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) mengenai inisiasi pembentukan Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual.

Sementara itu, piagam ketiga diberikan secara khusus kepada Bupati Oskar Manoppo atas kerja sama dalam MoU yang berkaitan dengan inisiasi penyusunan peraturan daerah tersebut.

Inisiasi regulasi kekayaan intelektual menjadi langkah penting dalam melindungi potensi, kreativitas, pengetahuan, dan karya yang berasal dari masyarakat Bolaang Mongondow Timur.

Perlindungan tersebut dapat mencakup berbagai produk serta potensi daerah yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya.

Kehadiran regulasi diharapkan memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan pendataan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

Regulasi yang tepat juga dapat mendorong masyarakat, pelaku usaha, seniman, pengrajin, dan komunitas lokal untuk mengembangkan karya dengan jaminan perlindungan hukum yang lebih kuat.

Penghargaan Menjadi Motivasi

Bupati Oskar Manoppo mengatakan tiga penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Pemkab Boltim untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah daerah juga akan memperkuat sinergi dengan Kementerian Hukum Republik Indonesia, terutama dalam pelaksanaan reformasi hukum dan penyusunan regulasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat reformasi hukum dan membangun regulasi daerah yang memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk dalam perlindungan dan pengembangan kekayaan intelektual,” ujar Oskar.

Menurutnya, reformasi hukum perlu diterapkan secara nyata dalam sistem pemerintahan daerah. Regulasi yang dihasilkan bukan sekadar melengkapi kebutuhan administratif, tetapi harus mampu memberikan kepastian, perlindungan, dan manfaat bagi masyarakat.

Oskar turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemkab Boltim yang telah berkontribusi dalam Penilaian Indeks Reformasi Hukum serta proses kerja sama terkait inisiasi pembentukan regulasi kekayaan intelektual.

“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama. Ke depan, kita akan terus meningkatkan kualitas dan memperkuat kolaborasi agar setiap kebijakan dan regulasi yang dihasilkan benar-benar mendukung pembangunan daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Boltim

Tiga piagam dari Kementerian Hukum tersebut memperkuat komitmen Pemkab Boltim dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemerintah daerah diharapkan terus meningkatkan kualitas kebijakan sekaligus memberikan kepastian hukum dalam setiap program pembangunan.

Kerja sama dengan Kementerian Hukum juga menjadi bagian penting dalam memastikan produk hukum daerah disusun secara terarah, harmonis, dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.

Di sisi lain, perlindungan kekayaan intelektual dapat membuka peluang pengembangan ekonomi masyarakat. Produk unggulan, karya kreatif, pengetahuan tradisional, dan potensi budaya daerah dapat memperoleh perlindungan sekaligus dikembangkan sebagai sumber nilai tambah.

Penghargaan ini karena itu tidak hanya menjadi pengakuan terhadap capaian administratif. Tiga piagam tersebut membawa tanggung jawab bagi Pemkab Boltim untuk menjaga kualitas reformasi hukum dan merealisasikan rencana pembentukan regulasi kekayaan intelektual.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Balai Pelatihan Hukum Bitung Sudarsono, perwakilan kepala daerah dari sejumlah kabupaten dan kota, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Boltim Hendra Tangel, serta jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara.

Melalui kolaborasi berkelanjutan, Pemkab Boltim diharapkan mampu menghadirkan produk hukum yang responsif terhadap kebutuhan daerah.

Kebijakan yang disusun juga harus memberikan ruang bagi perlindungan karya masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Bolaang Mongondow Timur. (F.A Mokodompis)