Fraksi PAN Catat Rendahnya Penyerapan Anggaran dan Tingginya Silpa APBD 2025
Tanah Datar– Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Tanah Datar menyampaikan pandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam sidang paripurna DPRD, Jumat (12/6) di Ruang Sidang Utama. Pandangan tersebut dibacakan oleh juru bicara Fraksi PAN, Iswandi Putra.
Fraksi PAN mengapresiasi Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan dokumen pertanggungjawaban sesuai ketentuan perundang-undangan. Dari hasil pencermatan, fraksi ini menilai terdapat capaian positif, antara lain realisasi pendapatan daerah yang melampaui target serta kondisi keuangan daerah yang secara umum menunjukkan surplus anggaran.
Meski demikian, Fraksi PAN menyampaikan sejumlah catatan penting dan pertanyaan yang perlu mendapatkan penjelasan dari pemerintah daerah:
Catatan Pengelolaan Keuangan
1. Rendah Penyerapan Belanja – Terdapat selisih antara anggaran dan realisasi belanja sebesar Rp83.690.124.803,87. Kondisi ini perlu dievaluasi agar program pembangunan dapat berjalan optimal dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
2. Tingginya SILPA – Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2025 mencapai Rp106.438.446.242,30. Fraksi PAN meminta penjelasan faktor penyebab tingginya SILPA serta langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran di tahun mendatang.
3. Program Belum Tercapai – Pemerintah diminta merinci program-program strategis yang belum terlaksana atau belum mencapai target, yang menjadi penyebab rendahnya realisasi belanja.
Perhatian Terkait Penanganan Bencana
Fraksi PAN juga meminta penjelasan rinci mengenai penanganan bencana alam yang terjadi belakangan ini, meliputi:
Realisasi anggaran untuk penanggulangan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana;
Jumlah dan pemanfaatan bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi;
Program pemulihan ekonomi masyarakat terdampak, terutama sektor pertanian, UMKM, dan infrastruktur dasar;
Rencana langkah mitigasi untuk mengurangi risiko bencana di masa depan.
Rekomendasi Penggunaan Anggaran
Fraksi PAN mendorong pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan anggaran pada sektor-sektor prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, yaitu pendidikan, kesehatan, pertanian, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas infrastruktur.
Pada akhirnya, Fraksi PAN menyatakan secara prinsip dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025 untuk dibahas pada tahap selanjutnya, dengan tetap memperhatikan seluruh catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan.(Anto)
