Rangkap Jabatan Disorot, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sulut Diduga Jabat Ketua BUMDes Jambusarang
IndoFaktual.com, Boltara – Dugaan rangkap jabatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) kian menjadi perhatian publik. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di Kabupaten Boltara, Patra Kapiso, diduga merangkap jabatan sebagai Ketua BUMDes Jambusarang, Kecamatan Bolangitang Barat. Rabu, 21/01/2026.
Informasi tersebut mencuat setelah dikonfirmasi langsung Ketua DPW LSM Galaksi Sulut, Reinal Mokodompis melalui kepala Desa Jambusarang. Dalam keterangannya, Kepala Desa Jambusarang membenarkan bahwa Patra Kapiso menjabat sebagai Ketua BUMDes di desanya saat ini.
“Saya langsung menghubungi sangadi, dan menurut sangadi benar sekarang ketua BUMDes sdr. Patra Kapiso” ujar Reinal kepada wartawan.
Pernyataan tersebut memperkuat sorotan publik terhadap dugaan rangkap jabatan yang dinilai berpotensi melanggar ketentuan disiplin aparatur sipil negara (ASN).
Sebab, BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang seharusnya dikelola secara profesional dan terpisah dari struktur pemerintahan, sementara ASN aktif diwajibkan menjaga netralitas serta menghindari konflik kepentingan.
Ketua LSM Galaksi Sulut, Reinal Mokodompis, menilai informasi dari kepala desa menjadi pintu masuk penting untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut.
“Jika benar seorang ASN aktif merangkap sebagai Ketua BUMDes, maka ini harus diuji secara hukum dan administrasi kepegawaian. Jangan sampai ada konflik kepentingan dalam pengelolaan keuangan desa,” tegasnya.
Desa Jambusarang berada di wilayah Kabupaten Boltara, Provinsi Sulawesi Utara. Kasus ini pun dinilai perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan instansi pembina kepegawaian agar ada kepastian hukum serta penegakan aturan yang tegas.
Hingga berita ini diturunkan, Patra Kapiso belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan rangkap jabatan tersebut. Publik berharap adanya klarifikasi terbuka dan langkah konkret dari pihak berwenang demi menjaga integritas ASN serta tata kelola BUMDes yang transparan dan akuntabel.
Penulis : Tim/Redaksi
